JAYAPURA-Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang menerangkan, sebanyak 143 kendaraan dinas tersebut terdiri dari 78 mobil dan 12 motor. Yang ditarik dari Sekertariat DPRP, Bappenda, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, BPKAD, Bappeda, Dinas Perikanan, Disorda, Kominfo, P dan P, RSUD Abepura dan ESDM.
“Penarikan kendaraan terbanyak berasal dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebanyak 90 kendaraan dinas,” kata Anggiat kepada wartawan.
Anggiat menerangkan, penarikan kendaraan dinas ini mulai dilakukan usai kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pemerintah Provinsi Papua pada Mei tahun 2023 lalu.
“Dari kunjungan itu, ternyata semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkomitmen untuk menertibkan aset kendaraan dinas ini,” bebernya.
Anggiat menilai penarikan kendaraan dinas ini sudah cukup maksimal. Walaupun ada beberapa kendala seperti pemilik kendaraan sebelumnnya yang sudah di luar Jayapura.
“Dalam proses penarikan, para pemilik kendaraan cukup kooperatif. Adapula atas kesadaran sendiri mereka mengembalikan kendaraan dinas itu,” terangnya.
Sementara itu, mengenai kondisi kendaraan, Anggiat mengaku ada sebagian yang telah rusak. Karena itu saat penarikan diangkut menggunakan truk towing atau derek.
“Ratusan kendaraan dinas yang ditarik ini ada yang diamankan di halaman Kantor Gubernur, Kantor Inspektorat Papua dan DPR Papua. Belasan mobil yang terbakar di DPR Papua termasuk kendaraan dinas yang telah diamankan,” ucapnya.
Anggiat menyampaikan, rencana ratusan kendaraan yang ditarik akan dikembalikan ke satuan kerja perangkat daerah yang mengalami kekurangan kendaraan.
“Setelah dilakukan penarikan, rencana kendaraan tersebut kita kembalikan ke SKPD yang kekurangan kendaraan untuk digunakan sebagai operasional kantor,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jeri A Yudianto menyatakan penertiban aset Pemerintah Provinsi Papua sangat konsen dilakukan.
“Kendaraan yang ditarik selanjutnya akan dilakukan analisa kebutuhan di setiap organisasi perangkat daerah, sehingga dapat menunjang operasional SKPD,” ungkapnya. (ade/fia/wen)
