JAYAPURA – Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri bersama tua tua adat yang tergabung dalam keondoafian Tabi-Saireri telah tiba di Jakarta. Tujuan mereka ke Jakarta untuk bertemu Mendagri membahas terkait hasil seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua periode 2023-2028.
Sebelumnya, puluhan orang yang terdiri dari para Ondoafi Tanah Tabi dan Saireri menolak secara tegas hasil seleksi anggota MRP Provinsi Papua periode 2023-2028. Penolakan tersebut karena tidak sesuai dengan Perdasi No. 5 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan anggota MRP berdasarkan wilayah adat masing-masing suku keadaerahan.
“Posisi kami sudah berada di Jakarta untuk bertemu Mendagri menyampaikan aspirasi kami. Hanya saja Mendagri atau pun Wamendagri sedang berada di luar, sehingga kami sedang menunggu,” terang Ketua Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri, Yulianus Dwaa saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (2/8).
Yulianus menyatakan, selain bertemu dengan Mendagri. Pihaknya juga akan menemui Menkopolhukam.
“Selain ketemu Mendagri, kami juga akan menemui Menkopolhukam sebagai penanggung jawab politik dan keamanan negara. Karena ini bagian dari kebijakan politik dan pembangunan di Papua, khususnya provinsi Papua Induk,” ucapnya.
Yulianus juga mengaku jika mereka sudah menyampaikan audiensi untuk diterima oleh kepala BIN. Dalam rangka menyampaikan situasi dan kondisi Papua secara khusus Provinsi Papua induk.
“Setelah semua agenda kami selesai, kami akan balik ke Papua. Target kami jelas, yakni kembali dengan membawa pulang Pj Gubernur Papua sesuai dengan aspirasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” kata Yulianus.
Sebelumnya, puluhan orang yang terdiri dari para Ondoafi Tanah Tabi dan Saireri menolak secara tegas hasil seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua periode 2023-2028.
Seruan penolakan disampaikan para kepala suku, ondoafi dan masyarakat adat di depan halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/7). Tidak hanya itu, mereka juga memasang spanduk di pelataran Kantor Gubernur dengan berbagai tulisan.
Para Ondoafi meminta Plh Gubernur Papua segera memperbaiki Surat Keputusan hasil seleksi anggota MRP sebelum pelantikan dilakuan. (fia/wen)
