JAYAPURA-Terkait adanya keluhan orang tua siswa, terhadap tingginya pembiayaan sekolah, terutama biaya pengadaan buku, Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey, menegaskan akan melakukan evaluasi bersama pihak sekolah, terutama Sekolah Negeri di Kota Jayapura.
Sebab menurutnya setiap kebijakan yang diambil harus dipertimbangan secara matang. Dengan melihat ekonomi masyarkat. Serta harus mengacu pada aturan yang ada. Sehingga setiap kebijakan yang diambil, tidak merugikan orang lain seperti orang tua siswa
Sebab, jika perosalan ini terus terjadi, maka akan banyak anak anak di Kota Jayapura yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi orang tua. “Kami akan segera evaluasi karena pembiayaan pendidikan itu tidak semuanya dibebankan kepada orang tua siswa,” tegas Frans Pekey di Jayapura, Sabtu (29/7)
Diakui Frans Pekey, pendidikan memang membutuhkan biaya. Namun hal itu telah dianggarkan melalui APBD. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus melihat pagu anggaran yang ada. Jangan sampai menjadi beban siswa, apabila tidak terlalu penting untuk diadakan, maka masih banyak alternatif lain yang bisa diperoleh sehingga tidak mengganggu proses belajar siswa.
“Jangan gara-gara pembiayaan yang tinggi jadi anak anak kita tidak jadi sekolah, harus jeli mana yang menjadi tangung jawab pemerintah daerah mana yang tidak, apalagi biaya beli buku,” ujar Frans Pekey.
Diapun meminta kepada masyarakat apabila ada kebijakan sekolah yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya, maka harus dilaporkan kepada pemerintah. Sehingga tidak menganggu proses belajar bagi para siswa. “Kalau ada kebijakan sekolah yang salah, laporkan kepada kami, akan kami selesaikan,” tegasnya (rel/tri)
JAYAPURA-Terkait adanya keluhan orang tua siswa, terhadap tingginya pembiayaan sekolah, terutama biaya pengadaan buku, Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey, menegaskan akan melakukan evaluasi bersama pihak sekolah, terutama Sekolah Negeri di Kota Jayapura.
Sebab menurutnya setiap kebijakan yang diambil harus dipertimbangan secara matang. Dengan melihat ekonomi masyarkat. Serta harus mengacu pada aturan yang ada. Sehingga setiap kebijakan yang diambil, tidak merugikan orang lain seperti orang tua siswa
Sebab, jika perosalan ini terus terjadi, maka akan banyak anak anak di Kota Jayapura yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi orang tua. “Kami akan segera evaluasi karena pembiayaan pendidikan itu tidak semuanya dibebankan kepada orang tua siswa,” tegas Frans Pekey di Jayapura, Sabtu (29/7)
Diakui Frans Pekey, pendidikan memang membutuhkan biaya. Namun hal itu telah dianggarkan melalui APBD. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus melihat pagu anggaran yang ada. Jangan sampai menjadi beban siswa, apabila tidak terlalu penting untuk diadakan, maka masih banyak alternatif lain yang bisa diperoleh sehingga tidak mengganggu proses belajar siswa.
“Jangan gara-gara pembiayaan yang tinggi jadi anak anak kita tidak jadi sekolah, harus jeli mana yang menjadi tangung jawab pemerintah daerah mana yang tidak, apalagi biaya beli buku,” ujar Frans Pekey.
Diapun meminta kepada masyarakat apabila ada kebijakan sekolah yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya, maka harus dilaporkan kepada pemerintah. Sehingga tidak menganggu proses belajar bagi para siswa. “Kalau ada kebijakan sekolah yang salah, laporkan kepada kami, akan kami selesaikan,” tegasnya (rel/tri)
