JAYAPURA – Persentase penduduk miskin di tanah Papua menurun 4,33 persen dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir. Kendati begitu, Pemprov Papua menyatakan kinerja pemerintah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota masih harus terus diperbaiki.
“Data tingkat kemiskinan ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kita untuk memperbaiki kinerja secara bersama-sama, mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Plh. Sekda Papua, Derek Hegemur kepada wartawan, Jumat (21/7).
Lanjut Derek, dari data tersebut, pihaknya akan melihat apa saja indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Papua. “Selanjutnya, pemerintah akan berupaya mengatasi persoalan yang ada dalam indikator tersebut,” ucapnya.
Sebagaimana kata Derek, ada indikator yang dianggap sebagai pemicu kemiskinan. Ini yang akan dilihat dan perlu diselesaikan, sehingga tingkat kemiskinan di Papua bisa ditekan. “Mudah-mudahan di tahun berikutnya, kita sudah bisa mengentaskan kemiskinan,” harapnya.
Derek meyakini, pasca pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, program pengentasan kemiskinan akan lebih optimal. Sebab, pelayanan dan fokus pemerintah meningkat dengan terbaginya wilayah itu.
“Itu memang ide dasar pembentukan DOB. Karena yang diurus tidak luas, positifnya wilayah sudah terbagi-bagi,” paparnya. (fia/tri)
JAYAPURA – Persentase penduduk miskin di tanah Papua menurun 4,33 persen dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir. Kendati begitu, Pemprov Papua menyatakan kinerja pemerintah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota masih harus terus diperbaiki.
“Data tingkat kemiskinan ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kita untuk memperbaiki kinerja secara bersama-sama, mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Plh. Sekda Papua, Derek Hegemur kepada wartawan, Jumat (21/7).
Lanjut Derek, dari data tersebut, pihaknya akan melihat apa saja indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Papua. “Selanjutnya, pemerintah akan berupaya mengatasi persoalan yang ada dalam indikator tersebut,” ucapnya.
Sebagaimana kata Derek, ada indikator yang dianggap sebagai pemicu kemiskinan. Ini yang akan dilihat dan perlu diselesaikan, sehingga tingkat kemiskinan di Papua bisa ditekan. “Mudah-mudahan di tahun berikutnya, kita sudah bisa mengentaskan kemiskinan,” harapnya.
Derek meyakini, pasca pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, program pengentasan kemiskinan akan lebih optimal. Sebab, pelayanan dan fokus pemerintah meningkat dengan terbaginya wilayah itu.
“Itu memang ide dasar pembentukan DOB. Karena yang diurus tidak luas, positifnya wilayah sudah terbagi-bagi,” paparnya. (fia/tri)
