JAYAPURA-BPH Migas bersinergi dengan DPR RI terkait penyaluran BBM, ketersediaan BBM dan penyaluran BBM Satu Harga di Papua. Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra menjelaskan tugas dan fungsi BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga, ini merupakan hal yang sangat penting yang merupakan buah pikiran dari Presiden RI Joko Widodo, yakni mendistribusikan BBM satu harga tanpa terkecuali.
Banyak tantangan dalam menjalankan program BBM satu harga tersebut, tetapi dengan dukungan semua pihak maka program ini akan rampung di tahun 2024 sebanyak 583 laga penyalur BBM Satu Harga.
“Untuk Papua sendiri dari tahun 2017-2023 target lembaga penyalur BBM Satu Harga sebanyak 53 penyaluran dan kita akan tutup dengan total 83 penyaluran di Papua, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (26/6).
Sementara itu, Anggota Komisi 7 DPR-RI, Ina Elisabeth Kobak mengungkapkan bahwa kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR-RI ini dapat memberikan dampak positif dalam hal penyaluran dan distribusi BBM bagi masyarakat khususnya di Kota Jayapura.
“Pemerintah sudah menetapkan program BBM Satu Harga, sejak tahun 2016, hal ini guna dapat menyelesaikan permasalahan timpangnya harga BBM di daerah 3 T, yaitu tingginya harga BBM di daerah 3 T juga mempengaruhi harga kebutuhan hidup lainnya, dan berujung pada dampak kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,” jelasnya.(ana/tri)
JAYAPURA-BPH Migas bersinergi dengan DPR RI terkait penyaluran BBM, ketersediaan BBM dan penyaluran BBM Satu Harga di Papua. Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra menjelaskan tugas dan fungsi BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga, ini merupakan hal yang sangat penting yang merupakan buah pikiran dari Presiden RI Joko Widodo, yakni mendistribusikan BBM satu harga tanpa terkecuali.
Banyak tantangan dalam menjalankan program BBM satu harga tersebut, tetapi dengan dukungan semua pihak maka program ini akan rampung di tahun 2024 sebanyak 583 laga penyalur BBM Satu Harga.
“Untuk Papua sendiri dari tahun 2017-2023 target lembaga penyalur BBM Satu Harga sebanyak 53 penyaluran dan kita akan tutup dengan total 83 penyaluran di Papua, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (26/6).
Sementara itu, Anggota Komisi 7 DPR-RI, Ina Elisabeth Kobak mengungkapkan bahwa kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR-RI ini dapat memberikan dampak positif dalam hal penyaluran dan distribusi BBM bagi masyarakat khususnya di Kota Jayapura.
“Pemerintah sudah menetapkan program BBM Satu Harga, sejak tahun 2016, hal ini guna dapat menyelesaikan permasalahan timpangnya harga BBM di daerah 3 T, yaitu tingginya harga BBM di daerah 3 T juga mempengaruhi harga kebutuhan hidup lainnya, dan berujung pada dampak kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,” jelasnya.(ana/tri)
