TIMIKA – Puluhan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajar di SMA dan SMK kembali mendatangi Dinas Pendidikan Mimika. Kedatangan mereka, Senin (22/5/2023) terkait status dan gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan.
Arif, perwakilan guru PPPK mengatakan persoalan ini sudah berulang kali diadukan. Namun tak kunjung ada penyelesaian. Sebelumnya kata dia, Pemprov Papua beralasan belum melimpahkan guru PPPK ke kabupaten karena tidak ada petunjuk dari pemerintah pusat. Tapi, selama masih berada di Pemprov Papua, gaji juga tidak dibayarkan.
Sekarang kata Arif, Kemendagri sudah menerbitkan surat perintah kepada Pemprov Papua untuk melimpahkan guru PPPK SMA dan SMK ke kabupaten/kota. Namun hingga kini Pemprov Papua disebut belum melaksanakan hal tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Willem Naa yang menerima perwakilan guru mengatakan, Pemkab Mimika sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran. Hanya saja SK pelimpahan sebagai dasar untuk pembayaran belum diserahkan oleh Pemprov Papua. “Kalau nama-nama sudah ada, kami pasti langsung proses dan bayar,” ujar Willem Naa.
Untuk itu Willem Naa menyatakan, akan berangkat ke Jayapura untuk menanyakan secara langsung kendala pelimpahan guru PPPK. Sebab, hal ini menyebabkan pembayaran hak guru jadi termbahat, sementara guru sudah menjalankan tugasnya setiap hari.
Arif kembali menambahkan bahwa selama lima bulan ini, mereka tetap aktif mengajar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada diantara mereka yang terpaksa mengojek, ada juga yang berjualan kue hanya untuk sekadar bertahan. Sehingga mereka berharap, Plh Gubernur Papua bisa mengambil sikap lebih cepat sehingga hak berupa gaji bisa dibayarkan.(ryu/tho)
TIMIKA – Puluhan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajar di SMA dan SMK kembali mendatangi Dinas Pendidikan Mimika. Kedatangan mereka, Senin (22/5/2023) terkait status dan gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan.
Arif, perwakilan guru PPPK mengatakan persoalan ini sudah berulang kali diadukan. Namun tak kunjung ada penyelesaian. Sebelumnya kata dia, Pemprov Papua beralasan belum melimpahkan guru PPPK ke kabupaten karena tidak ada petunjuk dari pemerintah pusat. Tapi, selama masih berada di Pemprov Papua, gaji juga tidak dibayarkan.
Sekarang kata Arif, Kemendagri sudah menerbitkan surat perintah kepada Pemprov Papua untuk melimpahkan guru PPPK SMA dan SMK ke kabupaten/kota. Namun hingga kini Pemprov Papua disebut belum melaksanakan hal tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Willem Naa yang menerima perwakilan guru mengatakan, Pemkab Mimika sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran. Hanya saja SK pelimpahan sebagai dasar untuk pembayaran belum diserahkan oleh Pemprov Papua. “Kalau nama-nama sudah ada, kami pasti langsung proses dan bayar,” ujar Willem Naa.
Untuk itu Willem Naa menyatakan, akan berangkat ke Jayapura untuk menanyakan secara langsung kendala pelimpahan guru PPPK. Sebab, hal ini menyebabkan pembayaran hak guru jadi termbahat, sementara guru sudah menjalankan tugasnya setiap hari.
Arif kembali menambahkan bahwa selama lima bulan ini, mereka tetap aktif mengajar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada diantara mereka yang terpaksa mengojek, ada juga yang berjualan kue hanya untuk sekadar bertahan. Sehingga mereka berharap, Plh Gubernur Papua bisa mengambil sikap lebih cepat sehingga hak berupa gaji bisa dibayarkan.(ryu/tho)
