JAYAPURA – Harapan empat kepala kampung asal Yapen Selatan untuk menyuarakan terkait kondisi banji dan longsor di kampung mereka akhirnya terjawab. Ini setelah salah satu anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir memfasilitasi keempat kepala kampung tersebut menemui Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun yang didampingi Penjabat Sekda, Derek Hegemur serta Asisten II Setda Provinsi Papua, Suzana Wanggai.
“Kami bersyukur karena akhirnya perjalanan kami ke provinsi bisa ditemui oleh Plh Gubernur langsung. Beliau orangnya merespon sekali dan tidak neko – neko, langsung memberi jawaban,” kata Herol Mano, Kepala Kampung Imandoa mewakili tiga kepala kampung lainnya, Jumat (5/5).
Dikatakan dari pertemuan di ruangan Plh Gubernur ini semua kondisi pasca banjir dan longsor disampaikan langsung berikut jumlah data kepala keluarga dan apa saja yang dibutuhkan. Herol mengaku bahwa respon pemprov sangat cepat dimana dijanjikan bahwa beberapa hari kedepan semua kebutuhan warga seperti bahan bangunan, seng, kayu dan lainnya akan segera dikirim.
“Ini persis harapan kami dimana kami sampaikan bahwa kami harus pulang dengan membawa sesuatu yang artinya ada hasil karena masyarakat kampung pasti bertanya dan sekarang sudah dijawab dan kami semua berterimakasih untuk pak dewan (Boy Dawir),” beber Herol.
Sementara Boy Dawir menyampaikan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni menjalankan amanat sebagai wakil rakyat yakni memperjuangkan aspirasi dana pa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat pemilihnya.
“Kondisi rakyat sedang terkena musibah ya saya dengar, saya datangi dan saya lakukan apa yang bisa dilakukan. Dulu mereka berjuang untuk saya jadi sudah sepantasnya ketika mereka susah giliran saya yang berjuang untuk mereka,” katanya.
Tak hanya itu, Boy juga berinisiatif untuk menyuarakan kondisi infrastruktur di Yapen Selatan ini ke pemerintah pusat. “Nanti akan kami pikirkan, saya melihat lokasi Yapen Selatan ini daerah yang langganan musibah banjir longsor, nah apa yang bisa kita usahakan untuk mereka khususnya sector infrastruktur ini yang sedang kami pikirkan. Pemerintah pusat perlu tahu dan ikut memperbaiki,” imbuhnya.
Ia juga meminta dari kedatangan 4 kepala kampung di Yapen Selatan ke Jayapura untuk menemui pejabat provinsi tidak perlu diributkan atau dijadikan polemic di Yapen sebab ini berbicara kemanusiaan.
Jangan sampai penanganan lambat akhirnya jatuh korban nantinya pemerintah juga yang disalahkan. . “Tadi pak Plh Gubernur sampaikan kalau bukan mereka (warga kampung), lalu siapa lagi yang harus dibantu. Lagipula ini lebih pada kejadian musibah, jadi saya pikir tidak perlu lagi dipolemikkan mengapa kepala kampung sampai ada di Jayapura,” tutupnya.
Sementara itu Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Cyfrianus Y. Mambay terlihat kesal terkait berita beberapa hari belakangan yang terus-terusan memojokkan Pemkab Yapen karena dinilai sama sekali tidak berbuat apa-apa mengenai musibah banjir dan longsor yang menimpa kampung di Distrik Yapen Timur pada April lalu.
Ia menegaskan dan merinci bahwa pihakya pada awal terjadinya musibah langsung memberikan bantuan bahan makanan kepada 18 Kampung yang terkena musibah tersebut, menurunkan alat berat untuk membuka akses jalan hingga menyiapkan pembangunan rumah untuk warga yang tempat tinggalnya tidak bisa lagi digunakan asalkan bersedia tidak lagi dibangun ditempat terjadinya banjir dan longsor.
Bahkan yang dikatakan Pemda tidak mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana juga disanggah dengan langsung memperlihatkan Surat Penyataan Bencana yang ditandatanganinya pada 6 April lalu.
Dimana isi Surat Pernyataan Tersebut menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah terjadi bencana banhur dan longsor pada 6 April 2023 yang disebabkan curah hujan mencapai lebih dari 150 mm/jam (Ekstrem) sehingga mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada sektor pemukiman dan infrastruktur di Wilayah Distrik Yapen Selatan, Angkaisera dan Distrik Yawakukat.
Bahkan Ia menyayangkan terkait adanya dugaan empat kepala Kampung Kepala Kampung Iman Doa, Kepala Kampung Manaini, Kepala Kampung Turu dan Kepala Warari yang diduga diperalat oleh oknum pejabat politik demi kepentingan politiknya.
Menurutnya menyampaikan bencana dan berharap mendapatkan bantuan lebih banyak sah-sah saja namun tidak perlu melakukan pembohongan publik dengan menyatakan di media bahwa Pemda Yapen tidak berbuat apa-apa dan bahkan hanya memberikan tiga mie instan dan satu telur.
“Didalam pemberitaan empat kepala kampung di Distrik Yapen Selatan yang diberitakan Cenderawasih Pos bahwa pasca bencana alam tanggal 6 April 2023 disampaikan bahwa dalam pemberitaan Cepos mereka tidak dibantu sama sekali oleh Pemerintah dalam hal ini Pemda Kepulauan Yapen yakni Kepala Kampung Iman Doa, Kepala Kampung Manaini, Kepala Kampung Turu dan Kepala Warari kemudian Kepala Kampung ini menghadap Pak Plh Gubernur mereka menyatakan tidak ada bantuan kepada Kepala Daerah dan Tidak ada SK Tanggap Bencana dan ini perlu saya klarifikasi bahwa Kepala Kampung ini melakukan pembohongan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Daerah, Padahal pada pelaksanaannya Pemda telah mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana pada tanggal 6 dan surat Pernyataan Mutlak untuk BPBD Kabupaten Yapen atas bencana dan kemudian Surat Penugasan Pengurusan Bantuan Bencana beras untuk bencana, Surat Pernyataan Tanggap Darurat dan ada data masyarakat terkena bencana,”Tegasnya.
Selain itu juga mengeluarkan SK tentang Status Darurat tentang banjir dan longsor di Kabupaten Yapen. Ia menyayangkan pemberitaan di media-media yang menyatakan pemerintah tidak memberikan bantuan dan bahkan mengatakan hanya mendapatkan telur satu butir dan mie instan tiga bungkus.
“Kami telah menyalurkan semua dan yang menerima dan ada fotonya pemerintah Kampung Suru dan itu Forkopimda Turun, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kajari, Ibu Sekda dan bahkan dalam membersihkan longsor Pemda menurunkan alat berat untuk membersihkan rumah-rumah yang tertimbun, rumah yang tergenang dan itu kita siapkan alat berat exavator,”Tambahnya.
Bahkan Ia menegaskan jalan yang menghubungkan antara Tabuena dan Kota Kelapa Dua Warari jalannya tertutup. Pemerintah Yapen dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan telah melakukan upaya menurunkan alat berat dan juga damkar membersihkan jalan tersebut.
“Saya sendiri Pj Bupati turun langsung bersama kelompok yang bekerja. Sampai hari kami masih melakukan pembersihan dengan alat berat dan tinggal beberapa meter lagi akan terbuka dan selama pelaksanaan longsong dibadan jalan dan longsor itu tidak ada kepala kampung yang hadir ditempat. Saya ada dengan masyarakat dilapangan dan bama tidak ada kepala kampung yang terlihat disana lalu mengadu ke Pemda Papua dalam hal ini PLH katakan Pemda Tidak bantu ini sama sekali tidak benar dan sangat disayangkan,”Pungkasnya.(ade/gin/wen)
