WAMENA – Komisi VII DPR RI bersama BPH bakal mendorong adanya penambahan kuota Bahan bakar MinyakJayawijaya, sebab kini status wilayah tersebut telah menjadi Ibukota Provinsi Papua pegunungan sehingga secara otomatis permintaan BBM akan tinggi untuk mendukung mobilisasi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobak, ST, MM menyatakan persoalan BBM yang ada di Jayawijaya bukan baru tapi ini masalah klasik, dimana sampai saat ini masih terlihat banyak antrian kendaraan saat melakukan pengisian BBM subsidi di beberapa APMS di Wamena dengan menggunakan Kupon yang diterbitkan pemerintah khususnya untuk jenis Solar.
“Tadi dari Kependudukan sudah sampaikan ada penambahan penduduk di Jayawijaya oleh karena itu Mau tak mau Kuota BBM harus dinaikkan di wilayah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi yang baru ini,”ungkapnya Senin (17/4) saat di temui di Wamena.
permintaan untuk penambahan BBM ini dari pemerintah daerah harus melalui Komisi VII DPR RI sebelum masuk ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), sehingga itu akan di usulkan Lagi dan bisa mendapatkan penambahan Kuota.
“Di komisi VII DPR RI ada kami yang merupakan perwakilan dari Papua, berasal dari daerah pegunungan sehingga masalah penambahan ini bisa kita sendiri koordinasikan ke BPH migas sendiri dan bisa di realisasikan,” bebernya
Ina kobak Mengaku jika dengan penambahan Kuota BBM di Jayawijaya dapat mengurangi antrian kendaraan yang selalu pada saat melakukan pengisian BBM, sehingga kemungkinan sistem kupon ini harus di hilangkan dan di ganti dengan sistem Barcode lewat aplikasi My Pertamina seperti di daerah lain.
“Hanya saja untuk menerapkan itu kita perlu untuk memperbaiki jaringan internet di Jayawijaya, kalau signal internetnya maka tentu kita akan mengganti sistem pengisiannya, namun yang terpenting saat ini kami akan mendorong penambahan Kuota BBM itu ke BPH Migas,”Bebernya.(jo)
WAMENA – Komisi VII DPR RI bersama BPH bakal mendorong adanya penambahan kuota Bahan bakar MinyakJayawijaya, sebab kini status wilayah tersebut telah menjadi Ibukota Provinsi Papua pegunungan sehingga secara otomatis permintaan BBM akan tinggi untuk mendukung mobilisasi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobak, ST, MM menyatakan persoalan BBM yang ada di Jayawijaya bukan baru tapi ini masalah klasik, dimana sampai saat ini masih terlihat banyak antrian kendaraan saat melakukan pengisian BBM subsidi di beberapa APMS di Wamena dengan menggunakan Kupon yang diterbitkan pemerintah khususnya untuk jenis Solar.
“Tadi dari Kependudukan sudah sampaikan ada penambahan penduduk di Jayawijaya oleh karena itu Mau tak mau Kuota BBM harus dinaikkan di wilayah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi yang baru ini,”ungkapnya Senin (17/4) saat di temui di Wamena.
permintaan untuk penambahan BBM ini dari pemerintah daerah harus melalui Komisi VII DPR RI sebelum masuk ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), sehingga itu akan di usulkan Lagi dan bisa mendapatkan penambahan Kuota.
“Di komisi VII DPR RI ada kami yang merupakan perwakilan dari Papua, berasal dari daerah pegunungan sehingga masalah penambahan ini bisa kita sendiri koordinasikan ke BPH migas sendiri dan bisa di realisasikan,” bebernya
Ina kobak Mengaku jika dengan penambahan Kuota BBM di Jayawijaya dapat mengurangi antrian kendaraan yang selalu pada saat melakukan pengisian BBM, sehingga kemungkinan sistem kupon ini harus di hilangkan dan di ganti dengan sistem Barcode lewat aplikasi My Pertamina seperti di daerah lain.
“Hanya saja untuk menerapkan itu kita perlu untuk memperbaiki jaringan internet di Jayawijaya, kalau signal internetnya maka tentu kita akan mengganti sistem pengisiannya, namun yang terpenting saat ini kami akan mendorong penambahan Kuota BBM itu ke BPH Migas,”Bebernya.(jo)
