JAYAPURA – Pelatihan Penilaian Angka Kredit Widyaiswara dan Workshop Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua kabupaten/kota se Papua yang digelar di Aula BPSDM selama tiga hari, resmi ditutup pada Rabu (15/3) kemarin.
Dalam sambutan Kepala BPSDM yang dibacakan Sekretaris BPSDM Papua Anthony M Mirin mengatakan, untuk mewujudkan impian bangsa Indonesia, yakni membentuk manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan ekonomi yang maju dan berkelanjutan, melaksanakan pembangunan yang merata dan inklusif, serta menciptakan negara yang demokratis, kuat dan bersih, tentu membutuhkan perubahan perubahan yang mendasar dalam berbagai elemenbirokrasi, dalam hal ini penataanorganisasi, penyempurnaan peraturan atau kebijakan yang melandasinya, dan juga SDM Apataratur Sipil Negara yang profesional dalam bidang tugasnya masing-masing.
“Begitu juga dengan perubahan yang terjadi pada arah kebijakan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara, mekanisme penilaian angka kredit, serta arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN,”Terang Anthony.
Dari kegiatan yang digelar selama tiga hari, pihaknya berharap perubahan kebijakan yang terjadi dapat memudahkan dan memperlancar proses pembinaan karier jabatan fungsional widyaiswara, dan mekanisme penilaian angka kredit yang lebih sederhana, sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pejabat fungsional widyaiswara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pasca Permenpan RB Nomor 1 Tahun 20023, maka ada bagian-bagian tertentu dalam kaitannya dengan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara yang mengalami perubahan,” kata Anthony.
Dijelaskan, penilaian angka kredit widyaiswara yang sebelumnya berdasarkan pada butir kegiatan Dikjartih dan pengembangan profesi yang dilakukan oleh widyaiswara yang bersakutan, kemudian mengalami perubahan dengan lebih diarahkan pada pencapaian ekspektasi kinerja pada instansi pemerintah, guna mencapai target organisasi yang ditetapkanberdasarkan prinsip kinerja pegawai ASN.
“Diharapkan dengan pola penilaian angka kreditjabatan fungsional widyaiswara akan lebih mampu mengakomodasi berbagai kegiatan yang layak atau potensial ditransformasikan sebagai kinerja widyaiswara, dan bukan sebaliknya,”Tegasnya.
Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada peserta pelatihan. Dengan harapan semoga pengabdian kita memberi makna bagi Pembinaan ASN di Provinsi Papua untuk kelangsungan pemerintahan dan pembangunan di tanah Papua. (fia/gin)
