Dampak Pengalihan Status dari Provinsi ke Kab/Kota
SENTANI- Salah satu dampak yang dirasakan para guru Sekolah Menengah Atas (SMA) saat ini, setelah status kepengurusan atau kewenangan SMA dikembalikan ke kabupaten adalah keterlambatan penerimaan gaji yang menjadi hak dari para guru.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD kabupaten Jayapura, Piet Haryanto Soyan kepada media ini di Sentani Kamis (2/2) kemarin.
“Kemarin kami bertemu dengan guru-guru di SMA YPK di Sereh. Mereka keluhkan gaji mereka yang sampai saat ini belum diterima, setelah sekolah SMA kembali dialihkan kewenangannya ke kabupaten” kata Piet Haryanto Soyan.
Akibat dari kondisi ini, para guru di sekolah tersebut mengaku mengurangi jam mengajar terhadap siswa-siswinya, untuk mengerjakan hal lain supaya mendapat pemasukan.
Oleh karena itu dia meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, bersama Penjabat Bupati Jayapura memperhatikan hak-hak dari para guru, terutama gaji mereka terkait dengan pengalihan status SMA dari provinsi ke kabupaten.
“Informasi dari guru-guru itu, gaji dari bulan Januari sampai Februari ini mereka belum terima. Mereka baru dimintai rekening itu di bulan Februari. Jadi menurut mereka ketika ini baru diminta berarti mereka gajian sekitar bulan Maret ,” ujarnya.
Bahkan dia menyarankan agar pemerintah membayar terlebih dahulu gaji pokok dari para guru tersebut, baru kemudian belakangan dibayar terkait dengan tunjangan dan lainnya.
Pihaknya berharap pemerintah tidak membiarkan terlalu lama masalah dan kondisi ini, karena bagaimanapun juga hal ini turut mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah tersebut.(roy/ary)
Dampak Pengalihan Status dari Provinsi ke Kab/Kota
SENTANI- Salah satu dampak yang dirasakan para guru Sekolah Menengah Atas (SMA) saat ini, setelah status kepengurusan atau kewenangan SMA dikembalikan ke kabupaten adalah keterlambatan penerimaan gaji yang menjadi hak dari para guru.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD kabupaten Jayapura, Piet Haryanto Soyan kepada media ini di Sentani Kamis (2/2) kemarin.
“Kemarin kami bertemu dengan guru-guru di SMA YPK di Sereh. Mereka keluhkan gaji mereka yang sampai saat ini belum diterima, setelah sekolah SMA kembali dialihkan kewenangannya ke kabupaten” kata Piet Haryanto Soyan.
Akibat dari kondisi ini, para guru di sekolah tersebut mengaku mengurangi jam mengajar terhadap siswa-siswinya, untuk mengerjakan hal lain supaya mendapat pemasukan.
Oleh karena itu dia meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, bersama Penjabat Bupati Jayapura memperhatikan hak-hak dari para guru, terutama gaji mereka terkait dengan pengalihan status SMA dari provinsi ke kabupaten.
“Informasi dari guru-guru itu, gaji dari bulan Januari sampai Februari ini mereka belum terima. Mereka baru dimintai rekening itu di bulan Februari. Jadi menurut mereka ketika ini baru diminta berarti mereka gajian sekitar bulan Maret ,” ujarnya.
Bahkan dia menyarankan agar pemerintah membayar terlebih dahulu gaji pokok dari para guru tersebut, baru kemudian belakangan dibayar terkait dengan tunjangan dan lainnya.
Pihaknya berharap pemerintah tidak membiarkan terlalu lama masalah dan kondisi ini, karena bagaimanapun juga hal ini turut mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah tersebut.(roy/ary)
