JAYAPURA – Pernyataan Bupati Biak Hery Nap yang menyinggung tak adanya dukungan anggaran untuk pembangunan rumah sakit yang akan dinamakan Lukas Enembe dimana menurutnya jika tahun 2022 ini tak dianggarkan untuk pembangunannya maka ia tidak akan menggunakan nama Lukas Enembe dan akan mengganti dengan nama tokoh lain asal Biak yang sudah berkontribusi untuk Kabupaten Biak akhirnya mendapat tanggapan balik.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Thomas Sondegau balik menyindir bahwa pernyataan tersebut dianggap salah kaprah dan ia meminta bupati melihat ke belakang soal apa yang sudah pemerintah provinsi berikan untuk Biak.
Keliru kalau mengatakan Pemprov tidak memberi perhatian sebab sebelum – sebelumnya itu perhatian yang cukup besar justru diberikan ke Biak,” kata Thomas melalui ponselnya, Senin (5/12).
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa untuk tiga tahun terakhir memang belum ada penganggaran untuk pembangunan rumah sakit tersebut mengingat anggaran lebih banyak difokuskan untuk agenda PON dan bukan hanya Biak saja yang tidak mendapatkan dukungan yang maksimal tetapi ada banyak kabupaten yang anggarannya berkurang.
“Jadi tiga tahun terakhir anggaran banyak terserap untuk PON dan saya pikir kabupaten lain juga mengeluh tapi tidak menyampaikan seperti yang dilakukan Bupati Biak ini,” sindirnya. Lalu untuk tahun 2023 ini kemungkinan masih sama dimana Pemprov belum bisa memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan rumah sakit tersebut lantaran ada tiga provinsi baru yang membutuhkan dukungan anggaran.
“Tapi saya harus katakan bahwa selama gubernur menjabat 2 perioden, Biak termasuk yang dapat perhatian penuh sehingga jika menyatakan pemrov tidak memberi perhatian maka itu keliru sebab pembagian dana Otsus 80 persen juga sudah dialokasikan langsung ke kabupaten kota jadi kami pikir jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan salahkan gubernur lagi,” bebernya.
Pria yang juga duduk di Komisi IV bidang infrastruktur ini meminta bupati melihat ke belakang dimana 5 tahun lalu Biak sudah digarap seperti apa dan diberikan apa.
“Pembangunan jalan di Biak Barat, Biak Timur dan pekerjaan talud di Biak Timur itu bagian dari perhatian provinsi. Jadi kami anggap bahwa Bupati Biak tidak terlalu paham cerita pembangunan di Biak yang sudah dilakukan oleh provinsi,” tutupnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Pernyataan Bupati Biak Hery Nap yang menyinggung tak adanya dukungan anggaran untuk pembangunan rumah sakit yang akan dinamakan Lukas Enembe dimana menurutnya jika tahun 2022 ini tak dianggarkan untuk pembangunannya maka ia tidak akan menggunakan nama Lukas Enembe dan akan mengganti dengan nama tokoh lain asal Biak yang sudah berkontribusi untuk Kabupaten Biak akhirnya mendapat tanggapan balik.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Thomas Sondegau balik menyindir bahwa pernyataan tersebut dianggap salah kaprah dan ia meminta bupati melihat ke belakang soal apa yang sudah pemerintah provinsi berikan untuk Biak.
Keliru kalau mengatakan Pemprov tidak memberi perhatian sebab sebelum – sebelumnya itu perhatian yang cukup besar justru diberikan ke Biak,” kata Thomas melalui ponselnya, Senin (5/12).
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa untuk tiga tahun terakhir memang belum ada penganggaran untuk pembangunan rumah sakit tersebut mengingat anggaran lebih banyak difokuskan untuk agenda PON dan bukan hanya Biak saja yang tidak mendapatkan dukungan yang maksimal tetapi ada banyak kabupaten yang anggarannya berkurang.
“Jadi tiga tahun terakhir anggaran banyak terserap untuk PON dan saya pikir kabupaten lain juga mengeluh tapi tidak menyampaikan seperti yang dilakukan Bupati Biak ini,” sindirnya. Lalu untuk tahun 2023 ini kemungkinan masih sama dimana Pemprov belum bisa memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan rumah sakit tersebut lantaran ada tiga provinsi baru yang membutuhkan dukungan anggaran.
“Tapi saya harus katakan bahwa selama gubernur menjabat 2 perioden, Biak termasuk yang dapat perhatian penuh sehingga jika menyatakan pemrov tidak memberi perhatian maka itu keliru sebab pembagian dana Otsus 80 persen juga sudah dialokasikan langsung ke kabupaten kota jadi kami pikir jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan salahkan gubernur lagi,” bebernya.
Pria yang juga duduk di Komisi IV bidang infrastruktur ini meminta bupati melihat ke belakang dimana 5 tahun lalu Biak sudah digarap seperti apa dan diberikan apa.
“Pembangunan jalan di Biak Barat, Biak Timur dan pekerjaan talud di Biak Timur itu bagian dari perhatian provinsi. Jadi kami anggap bahwa Bupati Biak tidak terlalu paham cerita pembangunan di Biak yang sudah dilakukan oleh provinsi,” tutupnya. (ade/wen)
