Friday, November 22, 2024
31.7 C
Jayapura

JK: Pemekaran Percepatan Pelayanan dan Pembangunan

SENTANI- Salah satu tokoh politik nasional yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, H. Jusuf Kalla membeberkan alasannya mengapa pentingnya daerah otonomi baru Papua yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah pusat.

Menurut Jusuf Kalla,   alasan mendasarnya mengapa Papua perlu dimekarkan menjadi beberapa wilayah lagi karena memang Provinsi Papua sejauh ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai luas wilayah yang sangat besar.

“Papua sangat luas sekali dengan infrastruktur yang tidak mudah,” kata JK sapaan akrabnya kepada sejumlah wartawan di ruang VIP Room Bandar Udara Sentani Rabu (29/6) kemarin.

Menurutnya sangat penting dilakukan pemekaran sejumlah wilayah baru di provinsi paling timur Indonesia itu, untuk mempercepat proses pelayanan dan pembangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

“Karena itu untuk mempercepat layanan kepada masyarakat maka diperlukan pelaksanaan daerah otonomi baru itu,” ujarnya.

Dengan adanya keterbatasan infrastruktur yang terjadi di Papua tentu pemerintah harus berupaya untuk dekat dengan rakyatnya, salah satunya dengan melaksanakan pemekaran daerah otonom baru di Papua.

Baca Juga :  KPK: Klaim Firli Temui Lukas Enembe Sesuai KUHAP

Adapun tiga DOB itu,  Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.
Diketahui, mantan wakil Presiden Indonesia itu datang ke Papua, untuk  melantik Dewan Kehormatan dan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua periode 2022-2027.

Sementara itu, jelang pengumuman atau  pengesahan lahirnya tiga provinsi baru di Papua aparat kepolisian mulai menyiagakan pasukan. Ini untuk mengantisipasi riak-riak yang masih terjadi belakangan ini.

Gelombang aksi protes dipastikan bakal terjadi  sehingga sangat memungkinkan akan  menimbulkan eskalasi keamanan. Polda Papua juga sudah bergerak cepat menyiapkan pasukan guna mengantisipasi di titik-titik yang dianggap rawan. “Dukungan personel Brimob kemarin sudah datang dan langsung menuju titik-titik yang sudah kami petakan,” ujar Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri saat ditemui di depan kantor Gubernur Papua, Selasa (29/6).

Baca Juga :  510 Atlet Berkompetisi di Popprov Papua

Ia menyebut personel Brimob ini telah tiba dan yang menempati pos Nabire langsung menuju lokasi di Nabire. Sementara yang di Wamena juga langsung diarahkan ke Wamena. Begitu juga yang di Jayapura juga sudah stanby. “Untuk yang di Wamena langsung dipimpin Danyon II dari Bogor,” jelas Fakhiri.

Disinggung soal daerah yang dipetakan untuk penetapan DOB, menurut Kapolda Fakhiri potensi dengan eskalasi tinggi dipetakan berada di Wamena dan di Jayapura. Meski demikian, pihaknya juga menyiagakan personel di titik lainnya yakni Nabire.

“Kalau di Dogiyai kami pikir di sana sudah kuat begitu juga di Timika yang sudah ditempati personel TNI-Polri sehingga untuk Dogiyai dan Timika kami pikir tidak masalah. Lalu jika ada titik yang dirasa butuh perkuatan akan langsung kami geser.  Jika Nabire kurang,  kami tambah, Wamena kurang kami tambah. Begitu saja,” imbuhnya. (roy/ade/nat)

SENTANI- Salah satu tokoh politik nasional yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, H. Jusuf Kalla membeberkan alasannya mengapa pentingnya daerah otonomi baru Papua yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah pusat.

Menurut Jusuf Kalla,   alasan mendasarnya mengapa Papua perlu dimekarkan menjadi beberapa wilayah lagi karena memang Provinsi Papua sejauh ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai luas wilayah yang sangat besar.

“Papua sangat luas sekali dengan infrastruktur yang tidak mudah,” kata JK sapaan akrabnya kepada sejumlah wartawan di ruang VIP Room Bandar Udara Sentani Rabu (29/6) kemarin.

Menurutnya sangat penting dilakukan pemekaran sejumlah wilayah baru di provinsi paling timur Indonesia itu, untuk mempercepat proses pelayanan dan pembangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

“Karena itu untuk mempercepat layanan kepada masyarakat maka diperlukan pelaksanaan daerah otonomi baru itu,” ujarnya.

Dengan adanya keterbatasan infrastruktur yang terjadi di Papua tentu pemerintah harus berupaya untuk dekat dengan rakyatnya, salah satunya dengan melaksanakan pemekaran daerah otonom baru di Papua.

Baca Juga :  Disembunyikan Dalam Rumah, 2 OAP Pantau Situasi Massa

Adapun tiga DOB itu,  Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.
Diketahui, mantan wakil Presiden Indonesia itu datang ke Papua, untuk  melantik Dewan Kehormatan dan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua periode 2022-2027.

Sementara itu, jelang pengumuman atau  pengesahan lahirnya tiga provinsi baru di Papua aparat kepolisian mulai menyiagakan pasukan. Ini untuk mengantisipasi riak-riak yang masih terjadi belakangan ini.

Gelombang aksi protes dipastikan bakal terjadi  sehingga sangat memungkinkan akan  menimbulkan eskalasi keamanan. Polda Papua juga sudah bergerak cepat menyiapkan pasukan guna mengantisipasi di titik-titik yang dianggap rawan. “Dukungan personel Brimob kemarin sudah datang dan langsung menuju titik-titik yang sudah kami petakan,” ujar Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri saat ditemui di depan kantor Gubernur Papua, Selasa (29/6).

Baca Juga :  Distribusi Bantuan Bencana ke Puncak, Terkendala Cuaca

Ia menyebut personel Brimob ini telah tiba dan yang menempati pos Nabire langsung menuju lokasi di Nabire. Sementara yang di Wamena juga langsung diarahkan ke Wamena. Begitu juga yang di Jayapura juga sudah stanby. “Untuk yang di Wamena langsung dipimpin Danyon II dari Bogor,” jelas Fakhiri.

Disinggung soal daerah yang dipetakan untuk penetapan DOB, menurut Kapolda Fakhiri potensi dengan eskalasi tinggi dipetakan berada di Wamena dan di Jayapura. Meski demikian, pihaknya juga menyiagakan personel di titik lainnya yakni Nabire.

“Kalau di Dogiyai kami pikir di sana sudah kuat begitu juga di Timika yang sudah ditempati personel TNI-Polri sehingga untuk Dogiyai dan Timika kami pikir tidak masalah. Lalu jika ada titik yang dirasa butuh perkuatan akan langsung kami geser.  Jika Nabire kurang,  kami tambah, Wamena kurang kami tambah. Begitu saja,” imbuhnya. (roy/ade/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya