Wednesday, May 8, 2024
26.7 C
Jayapura

Update Progres, Pansus Penambahan Kursi  DPRD Temui Bupati

SENTANI- Anggota panitia khusus (Pansus) penambahan kursi DPRD Kabupaten Jayapura menemui Bupati Jayapura Matius Awoitauw di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Jumat (3/6 )kemarin.

Ketua Pansus penambahan kursi DPRD kabupaten Jayapura, Clief Ohe mengatakan, pertemuan dengan Bupati Jayapura ini merupakan salah satu bagian dari proses kerja Pansus penambahan kursi DPRD Kabupaten Jayapura .

Sejauh ini sudah ada beberapa proses lapangan yang sudah dilakukan bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura,  BPS dan  DPMKDPMK.  ” Hari ini kami bertemu dengan bupati untuk meng-update atau melapor progres dari proses-proses lapangan,”ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga pihaknya menyampaikan beberapa hambatan yang dialami oleh Pansus dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura yang bertemu langsung dengan masyarakat untuk melakukan pendataan.

Baca Juga :  Dari 19 Distrik, Masih 3 Distrik Belum Rapat Pleno Tingkat Kabupaten

Pihaknya berencana minggu depan akan melakukan perjalanan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti data kependudukan yang sudah berproses melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Baik data yang hasil perekaman maupun data pasif.  Di Kabupaten Jayapura sejauh ini data pasif sangat signifikan mencapai 64.999 dan sejauh ini data ini sudah diaktifkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura.  Namun pada tahap selanjutnya harus diverifikasi ulang oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen kependudukan dan Catatan Sipil. “Pansus akan memfollow up dan menindaklanjuti itu,”ujarnya.

  Pada intinya pertemuan dan Bupati Jayapura itu menyampaikan progres yang sudah dikerjakan,  termasuk hambatan-hambatan yang dialami di lapangan.  Hambatan-hambatan itu misalnya bagaimana kesadaran masyarakat itu masih sangat minim untuk bersedia direkam data kependudukannya oleh petugas.  Karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait supaya di level bawah perlu melakukan komunikasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait program tersebut. (roy/ary)

Baca Juga :  HUT Bhayangkara, Polres Berikan SIM gratis

SENTANI- Anggota panitia khusus (Pansus) penambahan kursi DPRD Kabupaten Jayapura menemui Bupati Jayapura Matius Awoitauw di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Jumat (3/6 )kemarin.

Ketua Pansus penambahan kursi DPRD kabupaten Jayapura, Clief Ohe mengatakan, pertemuan dengan Bupati Jayapura ini merupakan salah satu bagian dari proses kerja Pansus penambahan kursi DPRD Kabupaten Jayapura .

Sejauh ini sudah ada beberapa proses lapangan yang sudah dilakukan bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura,  BPS dan  DPMKDPMK.  ” Hari ini kami bertemu dengan bupati untuk meng-update atau melapor progres dari proses-proses lapangan,”ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga pihaknya menyampaikan beberapa hambatan yang dialami oleh Pansus dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura yang bertemu langsung dengan masyarakat untuk melakukan pendataan.

Baca Juga :  Jelang Pemilu, Patroli dan Sweeping Harus Terus Ditingkatkan

Pihaknya berencana minggu depan akan melakukan perjalanan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti data kependudukan yang sudah berproses melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Baik data yang hasil perekaman maupun data pasif.  Di Kabupaten Jayapura sejauh ini data pasif sangat signifikan mencapai 64.999 dan sejauh ini data ini sudah diaktifkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura.  Namun pada tahap selanjutnya harus diverifikasi ulang oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen kependudukan dan Catatan Sipil. “Pansus akan memfollow up dan menindaklanjuti itu,”ujarnya.

  Pada intinya pertemuan dan Bupati Jayapura itu menyampaikan progres yang sudah dikerjakan,  termasuk hambatan-hambatan yang dialami di lapangan.  Hambatan-hambatan itu misalnya bagaimana kesadaran masyarakat itu masih sangat minim untuk bersedia direkam data kependudukannya oleh petugas.  Karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait supaya di level bawah perlu melakukan komunikasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait program tersebut. (roy/ary)

Baca Juga :  Warga Buru Jaringan Internet di Kantor Bupati

Berita Terbaru

Artikel Lainnya