Sunday, November 24, 2024
30.7 C
Jayapura

Kantor Bupati Dipersiapkan Jadi Kantor Gubernur PPS Sementara

MERAUKE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke telah mempersiapkan penyambutan Provinsi Papua Selatan. Salah satunya adalah kantor gubernur Papua Selatan. Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT mengungkapkan, sertifikat dari kantor  bupati Merauke telah diserahkan untuk menjadi awal kantor gubernur.

‘’Sertifikat dari kantor bupati ini saya sudah serahkan untuk menjadi awal kantor gubernur. Ini saya sampaikan biar bapak/ ibu semua bisa dengar. Saya sudah serahkan. Itu syarat,’’ kata bupati Romanus Mbaraka, di hadapan Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, SH, MH dan  para stakeholder se-Papua Selatan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Selasa (10/5).

Selain itu, lanjut Bupati Romanus, secara teknis, para bupati se-Papua Selatan telah komitmen untuk mencadangkan dana untuk besok proses pendahukuan provinsi dari APBD masing-masing. Sehingga nantinya ada stimulan awal provinsi ini dapat menggerakan pemerintahannya. ‘’Hal-hal lain secara teknis juga, kami para bupati sudah menandatangani persetujuan dengan Kemendgri dan pasti telah disampaikan kepada DPR RI,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Polres  Ungkap Rumah Produksi Miras Oplosan di Boven Digoel 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Romanus juga menjelaskan, dari pertemuan Gubernur Papua yang diwakili dan Gubernur Papua Barat dan para bupati se-Tanah Papua,  mengatakan, kalau memang 2 DOB provinsi lainnya masih ada selisih paham, maka secara teknis Selatan menjadi prioritas. ‘’Dan semua tadi mengatakan bahwa Selatan pantas menjadi sebuah provinsi di Tanah Papua. Itu pernyataan para pejabat Papua ketika berada di  Sota,’’ jelasnya.

Pada prinsipnya, tandas Bupati Romanus Mbaraka, masyarakat Papua yang ada di Selatan semua  sudah sepakat untuk menjadi provinsi. ‘’Saat itu, saya sampaikan kepada pemuda bahwa Papua tidak bisa tinggal terus seperti ini. Konflik Ukraina-Soviet menjadi pelajaran bagi kita semua. Orang perang sekarang sudah pakai drone, teknologi. Mungkin kalau kita tidak maju, maka orang menjaring di laut Arafura sudah memakai drone,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Sistem Noken Lahirkan Politikus Tidak Berkualitas

Karena itu, pemekaran provinsi sambung bupati merupakan bagian dari pertumbuhan pembangunan di seantero Papua. ‘’Papua harus  tumbuh dan maju. Pemekaran merupakan salah satu pendekatan untuk kita tumbuh cepat. Dan kita di Selatan   sudah sepakat untuk  kita terima pemekaran dan pemekaran harus segera menjadi UU,’’pungksnya. (ulo/tho)

MERAUKE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke telah mempersiapkan penyambutan Provinsi Papua Selatan. Salah satunya adalah kantor gubernur Papua Selatan. Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT mengungkapkan, sertifikat dari kantor  bupati Merauke telah diserahkan untuk menjadi awal kantor gubernur.

‘’Sertifikat dari kantor bupati ini saya sudah serahkan untuk menjadi awal kantor gubernur. Ini saya sampaikan biar bapak/ ibu semua bisa dengar. Saya sudah serahkan. Itu syarat,’’ kata bupati Romanus Mbaraka, di hadapan Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, SH, MH dan  para stakeholder se-Papua Selatan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Selasa (10/5).

Selain itu, lanjut Bupati Romanus, secara teknis, para bupati se-Papua Selatan telah komitmen untuk mencadangkan dana untuk besok proses pendahukuan provinsi dari APBD masing-masing. Sehingga nantinya ada stimulan awal provinsi ini dapat menggerakan pemerintahannya. ‘’Hal-hal lain secara teknis juga, kami para bupati sudah menandatangani persetujuan dengan Kemendgri dan pasti telah disampaikan kepada DPR RI,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Berharap Pusat Bantu Revitalisasi Taman Budaya

Pada kesempatan tersebut, Bupati Romanus juga menjelaskan, dari pertemuan Gubernur Papua yang diwakili dan Gubernur Papua Barat dan para bupati se-Tanah Papua,  mengatakan, kalau memang 2 DOB provinsi lainnya masih ada selisih paham, maka secara teknis Selatan menjadi prioritas. ‘’Dan semua tadi mengatakan bahwa Selatan pantas menjadi sebuah provinsi di Tanah Papua. Itu pernyataan para pejabat Papua ketika berada di  Sota,’’ jelasnya.

Pada prinsipnya, tandas Bupati Romanus Mbaraka, masyarakat Papua yang ada di Selatan semua  sudah sepakat untuk menjadi provinsi. ‘’Saat itu, saya sampaikan kepada pemuda bahwa Papua tidak bisa tinggal terus seperti ini. Konflik Ukraina-Soviet menjadi pelajaran bagi kita semua. Orang perang sekarang sudah pakai drone, teknologi. Mungkin kalau kita tidak maju, maka orang menjaring di laut Arafura sudah memakai drone,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Penyandang Disabilitas Dapat Prioritas di TPS

Karena itu, pemekaran provinsi sambung bupati merupakan bagian dari pertumbuhan pembangunan di seantero Papua. ‘’Papua harus  tumbuh dan maju. Pemekaran merupakan salah satu pendekatan untuk kita tumbuh cepat. Dan kita di Selatan   sudah sepakat untuk  kita terima pemekaran dan pemekaran harus segera menjadi UU,’’pungksnya. (ulo/tho)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya