SENTANI- Biaya perawatan sejumlah aset bangunan PON yang dibangun oleh pemerintah pusat dan Provinsi Papua, untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua yang ada di Kabupaten Jayapura, dalam setahun diperkirakan menelan anggaran Rp 43 miliar.
“Itukan sumber pembiayaan pembangunan venue PON ada dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten Jayapura,” kata Kepala Dinas Olahraga kabupaten Jayapura, Yaan Yokhu saat di konfirmasi, Selasa (10/5).
Dia mengatakan, khusus untuk venue yang dibangun dengan menggunakan APBD Kabupaten Jayapura, sejauh ini tidak ada persoalan, karena perawatannya akan dikembalikan kepada pemerintah kabupaten Jayapura sendiri dan itupun akan menjadi aset daerah.
Namun yang menjadi masalah justru aset venue PON yang dibangun dari dana APBN dan APBD Provinsi Papua. Untuk venue yang dibiayai dari dana APBN saat ini diketahui sudah diserahkan ke pemerintah Provinsi Papua. Dimana pengelolaannya akan diatur secara langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua.
“Hitung-hitung untuk perawatan sekitar 11 venue di Kabupaten Jayapura baik yang dibangun melalui dana APBN maupun APBD Provinsi Papua ini dalam satu tahun membutuhkan dana sekitar Rp 43 miliar, “ungkapnya.
Meskipun sejumlah venue itu berada di Kabupaten Jayapura, namun biaya perawatannya saat ini ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemuda dan olahraga.
“Memang ada beberapa venue yang dibangun langsung di beberapa tempat, misalnya GOR di STT GIDI, fasilitas panahan di Kingmi, soft ball dan base ball di AURI, ini nanti Pemerintah Provinsi Papua akan menyerahkan langsung kepada para pemilik lahan di situ,”tandasnya. (roy/ary)
SENTANI- Biaya perawatan sejumlah aset bangunan PON yang dibangun oleh pemerintah pusat dan Provinsi Papua, untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua yang ada di Kabupaten Jayapura, dalam setahun diperkirakan menelan anggaran Rp 43 miliar.
“Itukan sumber pembiayaan pembangunan venue PON ada dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten Jayapura,” kata Kepala Dinas Olahraga kabupaten Jayapura, Yaan Yokhu saat di konfirmasi, Selasa (10/5).
Dia mengatakan, khusus untuk venue yang dibangun dengan menggunakan APBD Kabupaten Jayapura, sejauh ini tidak ada persoalan, karena perawatannya akan dikembalikan kepada pemerintah kabupaten Jayapura sendiri dan itupun akan menjadi aset daerah.
Namun yang menjadi masalah justru aset venue PON yang dibangun dari dana APBN dan APBD Provinsi Papua. Untuk venue yang dibiayai dari dana APBN saat ini diketahui sudah diserahkan ke pemerintah Provinsi Papua. Dimana pengelolaannya akan diatur secara langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua.
“Hitung-hitung untuk perawatan sekitar 11 venue di Kabupaten Jayapura baik yang dibangun melalui dana APBN maupun APBD Provinsi Papua ini dalam satu tahun membutuhkan dana sekitar Rp 43 miliar, “ungkapnya.
Meskipun sejumlah venue itu berada di Kabupaten Jayapura, namun biaya perawatannya saat ini ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemuda dan olahraga.
“Memang ada beberapa venue yang dibangun langsung di beberapa tempat, misalnya GOR di STT GIDI, fasilitas panahan di Kingmi, soft ball dan base ball di AURI, ini nanti Pemerintah Provinsi Papua akan menyerahkan langsung kepada para pemilik lahan di situ,”tandasnya. (roy/ary)
