Kapolda: Tahun 2022 Tidak Ada Lagi Operasi Pengejaran
JAYAPURA-Sepanjang tahun 2021, terjadi 92 kasus kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua. Jumlah ini meningkat drastis bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 49 kasus.
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menerangkan, 92 kasus aksi KKB tersebut tersebar di lima kabupaten di Papua yaitu Yahukimo, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak dan Nduga. Aksi KKB ini menyebabkan aparat keamanan dan warga menjadi korban.
Adapun jumlah korban yang meninggal dunia akibat aksi KKB yakni anggota Polri 4 orang, anggota TNI 11 orang dan warga 19 orang. Sementara korban luka-luka sebanyak 19 anggota TNI, 3 anggota Polri dan 11 orang warga.
Terdapat juga korban dari pihak KKB yang meninggal dunia sebanyak 12 orang. Sementara itu, 27 anggota KKB yang telah menyerahkan diri ke Polres Kepulauan Yapen dan menyatakan diri kembali bergabung ke NKRI.
“Tingginya kasus KKB terjadi pada awal tahun 2021. Selain itu, munculnya aksi KKB yang tidak terduga di sejumlah daerah yang selama ini dianggap aman seperti Kabupaten Yahukimo dan aksi KKB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang,” tutur Kapolda Mathius Fakhiri saat kegiatan refleksi akhir tahun di rumah dinas Kapolda Papua, Kamis (23/12).
Lanjut Kapolda, eskalasi aksi KKB sering terjadi di awal tahun. Kemudian aksi mereka pun mulai menurun sejak bulan Mei hingga kini. “Hal ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk mewujudkan Papua damai pada tahun depan,” ucapnya.
Terkait beberapa rentetan peristiwa hingga jatuhnya korban, Kapolda menyampaikan, Polda Papua tidak akan melaksanakan operasi pengejaran anggota KKB pada tahun depan. Melainkan, Polda Papua akan mengedepankan program dengan pendekatan yang humanis dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Seperti Polisi Pi Ajar, Milenial Torang Maju dan Torang Insan Faham Adat.
“Untuk tahun 2022, saya minta tidak ada lagi operasi pengejaran, lebih menggunakan cara-cara yang sudah disiapkan. Kita akan berusaha memisahkan masyarakat dengan saudaranya yang masih berseberangan, meski ini perlu kerja keras,” terangnya.
Kapolda juga mengaku akan mengurangi tindakan-tindakan yang tidak perlu terjadi di daerah konflik. Dengan harapan, anak-anak Papua yang ada di daerah bisa mendapat layanan pendidikan dan kesehatan dengan baik.
“Tidak ada kekerasan yang kami ciptakan di Papua, kalau salah tembak iya. Namun itu akan saya hentikan, saya akan memerintahkan seluruh aparat Polri khususnya untuk tidak melakukan pengejaran, tidak offensif dalam penugasan di lapangan. Kita akan tunggu di tempat, jika mereka yang datang dengan senjata maka kita tembak untuk melumpuhkan dengan penegakan hukum,” tegasnya.
Adapun Polda Papua telah melantik 1.999 anggota Polri yang merupakan anak asli Papua. Mereka akan bertugas menjadi duta Polri demi mengemban misi Papua damai di wilayah penugasan .
“Kami menyiapkan 1.999 personel dalam program Binmas Noken. Kami akan menggandeng tokoh masyarakat untuk meredam konflik di tanah Papua dengan program yang humanis, ” tambahnya.
Dijelaskan Kapolda, berbagai kegiatan dan program dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan patroli rutin. Hal ini sebagai upaya preventif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, Polda dan Polres juga rutin memberikan sosialisasi, baik itu kepada kelompok masyarakat, sekolah dan komunitas, sebagai bagian dari pemolisian proaktif.
Terkait dengan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua, trend gangguan Kamtibmas yaitu terkait kejahatan konvensional mengalami peningkatan. Dari 3.212 kasus di tahun 2020 menjadi 3.886 kasus di tahun 2021. Diantaranya kasus pencurian, pencurian kendaraan bermotor, pengeroyokan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
Sedangkan kejahatan trans nasional mengalami penurunan sebanyak 43 kasus, dari 344 kasus di tahun 2020 menjadi 301 kasus di tahun 2021, penurunan terjadi di kasus Narkoba.
Sementara untuk kejahatan kekayaan negara juga mengalami penurunan sebanyak 18 kasus, dari 97 kasus di tahun 2020 menjadi 79 kasus di tahun 2021 yakni kasus illegal logging, korupsi dan illegal fishing.
Mengenai situasi keamanan dan ketertiban lalu lintas, kasus kecelakaan mengalami penurunan. Tahun 2020 terjadi sebanyak 1.717 kasus, sedangkan tahun 2021 terjadi sebanyak 879 kasus.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt Lipiyus Biniluk mengapresiasi keberhasilan Polda Papua dalam pelaksanaan protokol kesehatan sehingga kasus Covid-19 di Papua menurun drastis.
Selain itu, lanjut Lipiyus, pelaksanaan dua agenda olahraga nasional yakni PON dan Peparnas berjalan lancar berkat perjuangan luar biasa aparat keamanan.
“Selalu utamakan pendekatan kemanusiaan dan pelayanan yang baik di tanah Papua. Saya yakin itu pasti sukses,” ucap Pdt Lipiyus.
Ia juga mengingatkan anggota Polri untuk perlu tingkatkan komunikasi antara polisi dan tokoh agama. Sehingga tokoh agama tahu apa yang terjadi di suatu daerah, dengan komunikasi mudah menyelesaikan masalah. (fia/nat)
