JAYAPURA-Pelaksanaan Pemilu 2019 seharusnya di Kota Jayapura dilakukan secara serentak, namun dengan adanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, dilakukan Pemilu susulan. Hal ini sangat mencederai, komitmen Pemkot Jayapura, yang telah memberikan dukungan secara totalitas baik moril dan meteril, supaya Pemilu bisa sukses dan lancar.
Untuk itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Jayapura, yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Jayapura Hj. Zubaedah Onny, meminta kinerja KPU Kota Jayapura bisa dilakukan evaluasi secara serius, bila perlu melibatkan DPRD Kota Jayapura, sebagai representasi penyambung aspirasi masyarakat Kota Jayapura.
Dengan kejadian ini, diharapkan nantinya tidak akan terulang kembali, usai Pemilu tetap Pemkot harus memanggil KPU Kota Jayapura, sehingga ada dasar kuat apa penyebabnya, dan diharapkan kedepannya jika memang terkendala tentang logistik yang ada di Kantor KPU yang memang kondisinya masih seperti itu.
Nantinya, Pemkot Jayapura, juga harus bisa memberikan perhatian, apakah akan membangun kantor KPU yang lebih representatif, sehingga dalam bekerja KPU bisa maksimal, tidak lagi ada permasalah yang seharusnya tidak mungkin terjadi.
Apalagi, Kota Jayapura sebagai barometer dan tolok ukur dari berbagai sektor pembangunan di Kota Jayapura, tentu ini harus jadi perhatian serius pemerintah.(dil/wen)
Hj.Zubaedah Onny. ( FOTO : Priyadi/Cepos)
JAYAPURA-Pelaksanaan Pemilu 2019 seharusnya di Kota Jayapura dilakukan secara serentak, namun dengan adanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, dilakukan Pemilu susulan. Hal ini sangat mencederai, komitmen Pemkot Jayapura, yang telah memberikan dukungan secara totalitas baik moril dan meteril, supaya Pemilu bisa sukses dan lancar.
Untuk itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Jayapura, yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Jayapura Hj. Zubaedah Onny, meminta kinerja KPU Kota Jayapura bisa dilakukan evaluasi secara serius, bila perlu melibatkan DPRD Kota Jayapura, sebagai representasi penyambung aspirasi masyarakat Kota Jayapura.
Dengan kejadian ini, diharapkan nantinya tidak akan terulang kembali, usai Pemilu tetap Pemkot harus memanggil KPU Kota Jayapura, sehingga ada dasar kuat apa penyebabnya, dan diharapkan kedepannya jika memang terkendala tentang logistik yang ada di Kantor KPU yang memang kondisinya masih seperti itu.
Nantinya, Pemkot Jayapura, juga harus bisa memberikan perhatian, apakah akan membangun kantor KPU yang lebih representatif, sehingga dalam bekerja KPU bisa maksimal, tidak lagi ada permasalah yang seharusnya tidak mungkin terjadi.
Apalagi, Kota Jayapura sebagai barometer dan tolok ukur dari berbagai sektor pembangunan di Kota Jayapura, tentu ini harus jadi perhatian serius pemerintah.(dil/wen)
