JAYAPURA – Tentang Sekda Papua hingga kini belum ada titik temu. Berbagai pihak sudah angkat bicara baik yang mendukung keputusan presiden maupun yang mendukung hasil seleksi Pansel. Dari ketidaksesuaian hasil yang disampaikan presiden ini akhirnya muncul respon dari masyarakat dan berbagai elemen. Terkait ini Wakil Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda justru melihat adanya intervensi dari pemerintah pusat untuk hasil Pansel.
Ia meminta agar pertimbangan pemilihan tersebut bisa merujuk pada hasil Pansel yang notabene bentukan pemerintah pusat juga. “Sebenarnya jika sesuai dengan mekanisme dan aturan, pada tahap awal semua berjalan lancar tapi diakhir justru ada intervensi sehingga hasil rangking dari Pansel tidak menjadi penilaian utama, ini agak aneh menurut saya,” kata Yunus Wonda, Kamis (19/11). Yunus mengaku heran jika akhirnya Kepres yang muncul adalah Dance Flasy yang notabene meraih nilai kedua dari bawah sedangkan nama Doren Wakerkwa yang menjadi peringkat satu malah tidak terpilih.
“Cerita seperti apa pak flasy melambung dari tiga menjadi satu. Lalu kalau bisa begini ngapain kita seleksi. Ini sama saja bicara aturan tapi kadang kita juga yang melanggar. Mendagri buat aturan ternyata yang lolos orang lain yang tidak sesuai dengan hasil seleksi,” beber Yunus. Ia enyebut bahwa yang akan memfungsikan sekda adalah gubernur dan sekda akan menjadi tangan kanan pmerintahan. Namun jika tidak sreg dengan kepala daerah tentunya pemerintahan juga akan terganggu.
“Kalau gubernur menganggap tidak sesuai dan tidak bisa mendorong pemerintahan maka gubernur punya hak menolak. Sekali lagi kepada semua orang ketika ada persoalan Papua jangan diintervensi sebab banyak yang tidak tahu soal Papua. Lalu terkait pemilihan sekda ini saya melihat ini sudah ada bentuk intervensi,” cecarnya. Yunus mengandaikan bahwa jika Dance Flasy meraih peringkat kedua lalu Doren Wakerkwa dianggap kurang cakap tentunya masih masuk akal tapi ini nomor 2 naik menggantikan, namun yang terjadi justru nomor 3. (ade/wen)
Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda
PUNCAK JAYA – Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengingatkan masyarakat bahwa Pemilu yang akan diselenggarakan pada 17 April mendatang bisa memberi sejumlah efek. Bila disikapi sebagai proses mencari pemimpin ataupun wakil rakyat lewat proses demokrasi yang sehat tentunya bisa menjadi pembelajaran dan efek positif pada perkembangan demokrasi di Papua. Namun bila disikapi sebagai momentum hanya untuk mencari siapa menang siapa kalah dengan berbagai cara maka Pemilu hanya akan menjadi biang perpecahan.
“Masyarakat harus paham, jangan karena politik, karena Pemilu kita justru terpecah. Ini hanya sebuah pesta bersama dan kita belajar bersama bagaimana berdemokrasi. Jangan karena beda pilihan akhirnya merusak semua tatanan yang sudah ada selama ini,” kata Yunus Wonda saat menemui konstituennya di Mulia, Puncak Jaya, Kamis (11/4) kemarin.
Ia meminta masyarakat harus tetap bijak meski sikap kedaerahan yang erat dengan kekerabatan dan kesukuan bisa menggiring semua proses pemilihan ditujukan untuk kandidat tertentu. Namun kondisi tersebut tak harus menjadikan siapa yang berbeda pilihan harus saling bermusuhan.
“Jadi politik ini juga berbahaya kalau salah menafsirkan. Antar keluarga, antar suku atau bahkan antar agama bisa saling bermusuhan karena beda pilihan. Padahal setelah ini harusnya semua kembali seperti biasa, jangan justru sebaliknya. Menjadi musuh, itu tak boleh,” pintanya.
Di sini ia juga meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan situasi daerah jika ada yang dengan sengaja ingin mengacaukan agenda Pemilu. “Tidak usah ikut-ikutan, tetap pada komitmen bersama bagaimana menciptakan Pemilu yang tidak menciptakan masalah. Kita harus belajar dari yang sudah-sudah,” imbuhnya. (ade/tri)
PUNCAK JAYA – Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengingatkan masyarakat bahwa Pemilu yang akan diselenggarakan pada 17 April mendatang bisa memberi sejumlah efek. Bila disikapi sebagai proses mencari pemimpin ataupun wakil rakyat lewat proses demokrasi yang sehat tentunya bisa menjadi pembelajaran dan efek positif pada perkembangan demokrasi di Papua. Namun bila disikapi sebagai momentum hanya untuk mencari siapa menang siapa kalah dengan berbagai cara maka Pemilu hanya akan menjadi biang perpecahan.
“Masyarakat harus paham, jangan karena politik, karena Pemilu kita justru terpecah. Ini hanya sebuah pesta bersama dan kita belajar bersama bagaimana berdemokrasi. Jangan karena beda pilihan akhirnya merusak semua tatanan yang sudah ada selama ini,” kata Yunus Wonda saat menemui konstituennya di Mulia, Puncak Jaya, Kamis (11/4) kemarin.
Ia meminta masyarakat harus tetap bijak meski sikap kedaerahan yang erat dengan kekerabatan dan kesukuan bisa menggiring semua proses pemilihan ditujukan untuk kandidat tertentu. Namun kondisi tersebut tak harus menjadikan siapa yang berbeda pilihan harus saling bermusuhan.
“Jadi politik ini juga berbahaya kalau salah menafsirkan. Antar keluarga, antar suku atau bahkan antar agama bisa saling bermusuhan karena beda pilihan. Padahal setelah ini harusnya semua kembali seperti biasa, jangan justru sebaliknya. Menjadi musuh, itu tak boleh,” pintanya.
Di sini ia juga meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan situasi daerah jika ada yang dengan sengaja ingin mengacaukan agenda Pemilu. “Tidak usah ikut-ikutan, tetap pada komitmen bersama bagaimana menciptakan Pemilu yang tidak menciptakan masalah. Kita harus belajar dari yang sudah-sudah,” imbuhnya. (ade/tri)
