JAYAPURA- Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM.,meminta bantuan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI. Prof. Dr.Muhadjir Efendi, MAP.,untuk bisa membantu Pemkot Jayapura dalam meningkatkan pembangunan dan pemenuhan Sarana Prasarana di Rumah Sakit Ramela Muara Tami, yang sekarang akan mulai dioperasionalkan.

Wali Kota berharap melalui Kunjungan Menteri PMK RI bisa membawa berkah bagi Pemkot dan masyarakat Kota Jayapura dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui bantuan untuk peningkatan pembangunan RS yang telah dibangun Pemkot Jayapura di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami.
“Kami berharap pada pak Menteri PMK bisa membantu pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana, fasilitas di Rumah Sakit Ramela Muara Tami yang saat ini mulai dioperasionalkan,”katanya, Rabu(25/11)kemarin.
Diakui, pemerintah Kota Jayapura kini sudah memiliki rumah sakit sendiri karena sebelumnya masih mengandalkan Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Papua yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura serta Rumah Sakit Swasta Dian Harapan maupun RS Provita serta Rumah Sakit milik TNI dan Polri.
Untuk itu, dengan adanya Rumah Sakit Daerah milik pemerintah Kota Jayapura yang telah dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan gratis kepada masyarakat Kota Jayapura, tentunya dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat dengan kondisi saat ini. Karena dengan dana APBD yang terbatas tentu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pembangunan sarpras dan fasilitas yang ada saat ini.
Sementara itu, adanya permintaan Wali Kota Jayapura supaya Pemerintah pusat bisa membantu untuk peningkatan pembangunan rumah sakit dan Sarpras maupun fasilitas, tetap menjadi perhatian serius pemerintah karena demi pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Jayapura.
Untuk itu, Menteri PMK akan menyampaikan permintaan wali kota kepada menteri terkait, supaya bisa dibantu dalam peningkatan pembangunan RS, maupun melengkapi Sarpras dan fasilitas yang ada. Karena Menteri PMK tetap memperjuangkan apa yang menjadi permintaan Wali Kota.(dil/wen)