JAYAPURA–Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung MRP, Rabu (6/5), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan serta mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat asli Papua. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan MRP sebagai lembaga representatif kultural sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pembangunan di Papua.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan MRP menjadi fondasi penting dalam mengawal berbagai program strategis, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, hingga pembangunan infrastruktur yang merata guna mewujudkan Papua Cerah,” ujar Fakhiri.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan peran aktif MRP dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. “Kami bertermima kasih dengan MRP yang telah memberikan dukungan terhadap program kerja pemerintah hingga saat ini, tapi juga kedepannya,” ujar Fakhiri.
Sementara itu, Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengungkapkan bahwa kunjungan Gubernur merupakan bentuk respons cepat terhadap berbagai kondisi yang selama ini dihadapi lembaga tersebut. Ia menyoroti minimnya fasilitas di Gedung MRP yang hingga kini belum memadai, meski telah digunakan selama lebih dari dua tahun.
“Perlu publik ketahui bahwa gedung berlantai 16 ini dalam kondisi kosong. Kami tidak memiliki meja dan kursi. Kalaupun ada, itu kami bawa sendiri dari rumah,” ungkap Nerlince
JAYAPURA–Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung MRP, Rabu (6/5), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan serta mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat asli Papua. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan MRP sebagai lembaga representatif kultural sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pembangunan di Papua.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan MRP menjadi fondasi penting dalam mengawal berbagai program strategis, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, hingga pembangunan infrastruktur yang merata guna mewujudkan Papua Cerah,” ujar Fakhiri.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan peran aktif MRP dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. “Kami bertermima kasih dengan MRP yang telah memberikan dukungan terhadap program kerja pemerintah hingga saat ini, tapi juga kedepannya,” ujar Fakhiri.
Sementara itu, Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengungkapkan bahwa kunjungan Gubernur merupakan bentuk respons cepat terhadap berbagai kondisi yang selama ini dihadapi lembaga tersebut. Ia menyoroti minimnya fasilitas di Gedung MRP yang hingga kini belum memadai, meski telah digunakan selama lebih dari dua tahun.
“Perlu publik ketahui bahwa gedung berlantai 16 ini dalam kondisi kosong. Kami tidak memiliki meja dan kursi. Kalaupun ada, itu kami bawa sendiri dari rumah,” ungkap Nerlince
