Sejumlah anak di Kota Jayapura yang menikmati program Makan Bergizi Gratis di sekolahnya belum lama ini. (foto:Dok/Cepos)
JAYAPURA – Laporan keracunan makanan, dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) masih saja ditemukan di beberapa daerah di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Atas kondisi ini masyarakat pertanyakan keberadaan dan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dalam dalam program andalan presiden itu. Karena menurut masyarakat, BBPOM seharusnya menjadi yang terdepan untuk memastikan setiap menu MBG layak dikonsumsi masyarakat.
Menanggapi itu, Kepala BBPOM Jayapura, Herianto Baan mengaku pihaknya hingga saat ini sama sekali belum pernah melakukan uji sampel menu MBG. Hal ini yang membuat fungsi pengawasan lapangan belum bisa berjalan sesuai rencana dalam prosedur pencegahan keracunan.
Menurut dia, penyebab utama dari hal ini adalah belum tersedianya anggaran untuk pengawasan program yang dapat mencakup semua wilayah di Papua. Sebenarnya BBPOM diberikan kewenangan dalam menjalankan pengawasan program MBG ini.
“Pengambilan sampel dan sebagainya itu harus ada dananya dulu dan kenyataannya dana itu belum ada. Jadi tentu kami belum lakukan,” kata Herianto.
Meski demikian, BBPOM Jayapura diketahui sering melakukan sosialisasi serta pengecekan kualitas dan keamanan pangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Papua, terkhusus di Kota Jayapura. Sebagai informasi, BPOM RI memiliki beberapa sumber dana yang dapat digunakan dalam pengawasan program MBG yakni; Mulai dari Rp2,9 miliar dalam DIPA, selain itu ada usulan Rp196 miliar ke presiden, hingga anggaran swakelola ratusan miliar. Namun, seluruhnya masih terkendala administrasi dan pencairan.
JAYAPURA – Laporan keracunan makanan, dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) masih saja ditemukan di beberapa daerah di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Atas kondisi ini masyarakat pertanyakan keberadaan dan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dalam dalam program andalan presiden itu. Karena menurut masyarakat, BBPOM seharusnya menjadi yang terdepan untuk memastikan setiap menu MBG layak dikonsumsi masyarakat.
Menanggapi itu, Kepala BBPOM Jayapura, Herianto Baan mengaku pihaknya hingga saat ini sama sekali belum pernah melakukan uji sampel menu MBG. Hal ini yang membuat fungsi pengawasan lapangan belum bisa berjalan sesuai rencana dalam prosedur pencegahan keracunan.
Menurut dia, penyebab utama dari hal ini adalah belum tersedianya anggaran untuk pengawasan program yang dapat mencakup semua wilayah di Papua. Sebenarnya BBPOM diberikan kewenangan dalam menjalankan pengawasan program MBG ini.
“Pengambilan sampel dan sebagainya itu harus ada dananya dulu dan kenyataannya dana itu belum ada. Jadi tentu kami belum lakukan,” kata Herianto.
Meski demikian, BBPOM Jayapura diketahui sering melakukan sosialisasi serta pengecekan kualitas dan keamanan pangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Papua, terkhusus di Kota Jayapura. Sebagai informasi, BPOM RI memiliki beberapa sumber dana yang dapat digunakan dalam pengawasan program MBG yakni; Mulai dari Rp2,9 miliar dalam DIPA, selain itu ada usulan Rp196 miliar ke presiden, hingga anggaran swakelola ratusan miliar. Namun, seluruhnya masih terkendala administrasi dan pencairan.
