Bulog Terancam Tidak Bisa Beli Hasil Panen Rendengan
Anggota Komisi IV DPR RI Drs. Sulaeman L. Hamzah didampingi anggota DPR Papua Fauzun Nihayah didampingi anggota DPRD Merauke Tangke Mangi, SE saat melakukan pertemuan dengan Kapolres Merauke AKBP Agustinus Ary Purwanto, Dandim 1707/Merauke Letkol Inf. Eka Ganta Chandra, SIK, dan instansi yang menjadi mitra kerja dari Komisi IV DPR RI di Merauke, Jumat (6/3) (FOTO:Sulo/Cepos)
MERAUKE-Tidak adanya tempat distribusi serapan beras dari petani yang telah digudangkan oleh Perum Bulog Merauke menjadi kekhawatiran pihak Bulog Merauke sekarang untuk hasil panen rendengan 2020. Pasalnya, sampai sekarang beras yang ada di gudang Bulog Merauke masih lebih dari 15.000 ton. Sedangkan kemampuan gudang bulog hanya 13.700 ton. Artinya sebagian dari beras yang sudah dibeli Bulog tersebut ada di gudang mitra Bulog.
“Kami sampaikan bahwa kalau dalam 1-2 bulan kedepan, beras yang ada di gudang kami tidak keluar minimal 6.000 ton, kemungkinan kami tidak membeli beras hasil panen rendengan petani,’’ kata Kepala Bulog Merauke Djabiruddin saat pertemuan dengan Anggota Komisi IV DPR RI Drs. H. Sulaeman L. Hamzah didampingi anggota DPR Papua Fauzun Nihayah dan anggota DPRD Merauke Tangke Mangi, SE di Merauke, Jumat (6/3).
Djabiruddin menjelaskan bahwa di tahun 2020 ini, beras keluar dan terkirim dari Merauke ke Timika baru 2.500 ton. “Sebenarnya kami sudah diminta untuk serap beras petani. Uangnya sudah ada. Tapi persoalannya gudang kita sudah penuh dan sebagian beras yang ada sudah kita gudangkan 7 bulan,’’ terangnya.
Sementara terkait pertemuan tersebut, Sulaeman Hamzah menjelaskan bahwa sebenarnya menjadi keinginan yang sudah lama untuk bisa bersinergi satu sama lain. ‘’Tapi hari ini baru kita bisa ketemu dengan melibatkan Kapolres dan Dandim,’’ kata Sulaeman Hamzah. Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, bahwa dirinya melibatkan Kapolres dan Dandim, karena kedua institusi ini banyak berperan di lapangan dalam bidang pertanian meski banyak masyarakat umum yang tidak tahu.
“Tapi masyarakat petani merasakan bahwa dua institusi ini ikut terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pengawasan terhadap kebutuhan petani yang sering diselewengkan, misalnya pupuk,” kata Sulaeman Hamzah. (ulo/tri)
Anggota Komisi IV DPR RI Drs. Sulaeman L. Hamzah didampingi anggota DPR Papua Fauzun Nihayah didampingi anggota DPRD Merauke Tangke Mangi, SE saat melakukan pertemuan dengan Kapolres Merauke AKBP Agustinus Ary Purwanto, Dandim 1707/Merauke Letkol Inf. Eka Ganta Chandra, SIK, dan instansi yang menjadi mitra kerja dari Komisi IV DPR RI di Merauke, Jumat (6/3) (FOTO:Sulo/Cepos)
MERAUKE-Tidak adanya tempat distribusi serapan beras dari petani yang telah digudangkan oleh Perum Bulog Merauke menjadi kekhawatiran pihak Bulog Merauke sekarang untuk hasil panen rendengan 2020. Pasalnya, sampai sekarang beras yang ada di gudang Bulog Merauke masih lebih dari 15.000 ton. Sedangkan kemampuan gudang bulog hanya 13.700 ton. Artinya sebagian dari beras yang sudah dibeli Bulog tersebut ada di gudang mitra Bulog.
“Kami sampaikan bahwa kalau dalam 1-2 bulan kedepan, beras yang ada di gudang kami tidak keluar minimal 6.000 ton, kemungkinan kami tidak membeli beras hasil panen rendengan petani,’’ kata Kepala Bulog Merauke Djabiruddin saat pertemuan dengan Anggota Komisi IV DPR RI Drs. H. Sulaeman L. Hamzah didampingi anggota DPR Papua Fauzun Nihayah dan anggota DPRD Merauke Tangke Mangi, SE di Merauke, Jumat (6/3).
Djabiruddin menjelaskan bahwa di tahun 2020 ini, beras keluar dan terkirim dari Merauke ke Timika baru 2.500 ton. “Sebenarnya kami sudah diminta untuk serap beras petani. Uangnya sudah ada. Tapi persoalannya gudang kita sudah penuh dan sebagian beras yang ada sudah kita gudangkan 7 bulan,’’ terangnya.
Sementara terkait pertemuan tersebut, Sulaeman Hamzah menjelaskan bahwa sebenarnya menjadi keinginan yang sudah lama untuk bisa bersinergi satu sama lain. ‘’Tapi hari ini baru kita bisa ketemu dengan melibatkan Kapolres dan Dandim,’’ kata Sulaeman Hamzah. Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, bahwa dirinya melibatkan Kapolres dan Dandim, karena kedua institusi ini banyak berperan di lapangan dalam bidang pertanian meski banyak masyarakat umum yang tidak tahu.
“Tapi masyarakat petani merasakan bahwa dua institusi ini ikut terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pengawasan terhadap kebutuhan petani yang sering diselewengkan, misalnya pupuk,” kata Sulaeman Hamzah. (ulo/tri)