MERAUKE- Perjuangan Komisi B bersama dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Merauke agar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Kabupaten Merauke dapat diubah kembali ke dalam bentuk Bansos Rastra ke Kementerian Sosial menemui jalan buntu.
Pasalnya, BPNT merupakan pragram nasional sehingga tetap harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Sosial. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Merauke Lukas Patrow, seusai pertemuan dengan Kemensos tersebut mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu pihaknya diterima oleh 4 pejabat Kemensos, karena Menteri Sosial sendiri berada di gedung DPR RI dari pagi sampai malam.
“Salah satunya yang menerima kami adalah direktur penanganan fakir miskin wilayah III Maluku, Papua dan Papua Barat dan staf ahli menteri penanganan fakir miskin,”katanya saat dihubungi Cenderawasih Pos, kemarin.
Menurut Politisi Partai PDI-Perjuangan ini, bahwa BPNT adalah program nasional, sehingga untuk merubahnya tidak serta merta, sehingga tetap harus dilaksanakan. “Tapi setidaknya apa yang kami sampaikan sebagai kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Merauke dapat menjadi kajian. Dan hari ini juga, staf ahli menteri akan melaporkan langsung ke Menteri. Yang pasti karena itu sudah bersifat program nasional maka merubahnya harus butuh tahapan. Tapi mereka janji dalam waktu dekat mereka akan memantau secara langsung,’’ kata Lukas Patrow.
Meski program tersebut harus tetap jalan, namun ungkap Lukas Patrow, pihak Kemensos menyarankan pihaknya dorong dengan program lain yang dapat menutupi kelemahan-kelemahan dari program BPNT tersebut.
Karena itu, jelasnya, dari Dinas Sosial masih tinggal untuk melakukan pendekatan dan menjajaki untuk didorong program-program mana yang tepat untuk Merauke . Selain itu, jelas Lukas Patrow, bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya juga bicara soal solusi, sehingga dari Kemensos menyarankan Merauke segera mengajukan melalui bupati permintaan untuk program komunitas masyarakat adat terpencil.
“Itu ada banyak program yang bersentuhan dengan masyarakat miskin terutama kita punya saudara-saudara orang Papua. Dan itu sudah dikoordinasikan, sehingga nanti setelah pulang Dinas Sosial akan menyampaikan kepada bupati. Lalu bupati menyurat ke Kemensos kemudian kami kawal,’’ tambahnya. (ulo/tri)