JAYAPURA – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui perwakilan di daerah, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jayapura menargetkan seluruh sekolah di Tanah Papua dapat terlayani dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) maksimal dalam waktu 2 hingga 3 tahun setelah program berjalan.
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini terus digenjot pelaksanaannya, termasuk untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Kasubbag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jayapura, Erwin L. S. Awom mengatakan, pihaknya berupaya agar perluasan layanan dapat dilakukan secepat mungkin.
“Ditargetkan 2 hingga 3 tahun setelah program ini berjalan, semua sekolah di tanah Papua sudah bisa terlayani. Namun, kami upayakan lebih cepat lebih baik,” ujarnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (28/11).
menjelaskan, sesuai petunjuk teknis, implementasi awal difokuskan pada wilayah aglomerasi perkotaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem dan pendataan berjalan optimal sebelum menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa sudah ada investor yang mulai mendaftar untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayah terpencil. “Untuk daerah-daerah dengan gangguan keamanan maupun pulau terluar, akan dibangun sistem seperti di 3T melalui dapur-dapur khusus. Bahkan jika hanya ada 25 penerima manfaat, tetap akan dibangun dapur khusus,” jelasnya.
JAYAPURA – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui perwakilan di daerah, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jayapura menargetkan seluruh sekolah di Tanah Papua dapat terlayani dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) maksimal dalam waktu 2 hingga 3 tahun setelah program berjalan.
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini terus digenjot pelaksanaannya, termasuk untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Kasubbag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jayapura, Erwin L. S. Awom mengatakan, pihaknya berupaya agar perluasan layanan dapat dilakukan secepat mungkin.
“Ditargetkan 2 hingga 3 tahun setelah program ini berjalan, semua sekolah di tanah Papua sudah bisa terlayani. Namun, kami upayakan lebih cepat lebih baik,” ujarnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (28/11).
menjelaskan, sesuai petunjuk teknis, implementasi awal difokuskan pada wilayah aglomerasi perkotaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem dan pendataan berjalan optimal sebelum menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa sudah ada investor yang mulai mendaftar untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayah terpencil. “Untuk daerah-daerah dengan gangguan keamanan maupun pulau terluar, akan dibangun sistem seperti di 3T melalui dapur-dapur khusus. Bahkan jika hanya ada 25 penerima manfaat, tetap akan dibangun dapur khusus,” jelasnya.
