JAYAPURA – Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan Pulau Kosong dan Kayu Pulo di Kota Jayapura sebagai prioritas penanganan kawasan kumuh, untuk itu pihaknya meminta instansi terkait mulai memperbaiki pemukiman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
“Pada Sabtu (22/11) saya melakukan peninjauan ke Pulau Kosong dan Kayu Pulo di Kota Jayapura, dimana permukiman di kawasan tersebut membutuhkan fasilitas dasar,” katanya di Jayapura, Senin.
Untuk itu pihaknya meminta agar kawasan tersebut dapat segera diatasi MCK-nya karena ini menjadi langkah penting dalam memastikan masyarakat pesisir mendapat akses hidup layak.
“Kami melihat dua pulau ini membutuhkan perhatian serius, sehingga pemerintah hadir untuk memperbaiki pemukiman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan penataan permukiman pesisir di Jayapura akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta BKKBN, agar penanganan lebih terpadu dan berkelanjutan.
JAYAPURA – Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan Pulau Kosong dan Kayu Pulo di Kota Jayapura sebagai prioritas penanganan kawasan kumuh, untuk itu pihaknya meminta instansi terkait mulai memperbaiki pemukiman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
“Pada Sabtu (22/11) saya melakukan peninjauan ke Pulau Kosong dan Kayu Pulo di Kota Jayapura, dimana permukiman di kawasan tersebut membutuhkan fasilitas dasar,” katanya di Jayapura, Senin.
Untuk itu pihaknya meminta agar kawasan tersebut dapat segera diatasi MCK-nya karena ini menjadi langkah penting dalam memastikan masyarakat pesisir mendapat akses hidup layak.
“Kami melihat dua pulau ini membutuhkan perhatian serius, sehingga pemerintah hadir untuk memperbaiki pemukiman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan penataan permukiman pesisir di Jayapura akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta BKKBN, agar penanganan lebih terpadu dan berkelanjutan.
