JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua tengah mematangkan persiapan uji coba layanan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) rute Jayapura–Vanimo, Papua Nugini. Uji coba ini dijadwalkan berlangsung pada 14–16 Oktober 2025 mendatang.
Layanan transportasi lintas negara tersebut digagas dengan tujuan utama meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.
Kehadiran ALBN diyakini akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat kedua negara untuk saling berdagang, memasarkan hasil bumi, serta memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Namun di balik potensi manfaatnya, pemerintah daerah maupun aparat keamanan diminta untuk tetap mewaspadai dampak negatif yang bisa timbul, khususnya terkait potensi penyelundupan narkotika.
Sebagaimana diketahui, sebagian besar peredaran narkotika jenis ganja di Papua, khususnya di Kota Jayapura, dipasok dari Papua Nugini, termasuk wilayah Vanimo. Dengan adanya akses resmi transportasi lintas batas ini, aparat menilai perlu langkah antisipasi lebih matang agar jalur resmi tidak dijadikan pintu masuk barang terlarang.
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua tengah mematangkan persiapan uji coba layanan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) rute Jayapura–Vanimo, Papua Nugini. Uji coba ini dijadwalkan berlangsung pada 14–16 Oktober 2025 mendatang.
Layanan transportasi lintas negara tersebut digagas dengan tujuan utama meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.
Kehadiran ALBN diyakini akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat kedua negara untuk saling berdagang, memasarkan hasil bumi, serta memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Namun di balik potensi manfaatnya, pemerintah daerah maupun aparat keamanan diminta untuk tetap mewaspadai dampak negatif yang bisa timbul, khususnya terkait potensi penyelundupan narkotika.
Sebagaimana diketahui, sebagian besar peredaran narkotika jenis ganja di Papua, khususnya di Kota Jayapura, dipasok dari Papua Nugini, termasuk wilayah Vanimo. Dengan adanya akses resmi transportasi lintas batas ini, aparat menilai perlu langkah antisipasi lebih matang agar jalur resmi tidak dijadikan pintu masuk barang terlarang.
