JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan bahwa penuntasan status kewarganegaraan masyarakat Kampung Mosso menjadi hal paling mendesak dalam rencana pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan tersebut.
Hal ini disampaikan Abisai Rollo saat melakukan kunjungan kerja, turun kampung (Turkam) ke Kampung Mosso, Rabu (24/9).
Menurutnya, langkah ini penting agar proses pembangunan dapat berjalan optimal. Dengan status kewarganegaraan yang jelas, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan perhatian penuh, baik dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun pembangunan infrastruktur.
“Hal utama yang perlu dituntaskan adalah status kewarganegaraan masyarakat. Pemerintah kampung, dinas terkait, pihak perbatasan, dan semua yang berkepentingan harus bergerak cepat memastikan masyarakat Mosso bersatu dalam kewarganegaraan Republik Indonesia,” tegas Abisai.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih ditemukan praktik di mana bantuan yang diberikan pemerintah justru dibawa ke wilayah seberang, yakni Papua Nugini (PNG). “Saya dapat laporan, masyarakat di sini kalau sudah terima bantuan, mereka bawa ke sebelah (PNG). Hal ini tentu tidak bisa,” ujarnya.
Abisai menambahkan, pembangunan Mosso harus diarahkan untuk kemajuan masyarakat yang benar-benar mengikatkan diri sebagai warga negara Indonesia. “Kita mau bangun Kampung Mosso ini. Untuk itu, saya berharap masyarakat bisa pastikan diri mereka sebagai warga negara Indonesia,” katanya.
JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan bahwa penuntasan status kewarganegaraan masyarakat Kampung Mosso menjadi hal paling mendesak dalam rencana pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan tersebut.
Hal ini disampaikan Abisai Rollo saat melakukan kunjungan kerja, turun kampung (Turkam) ke Kampung Mosso, Rabu (24/9).
Menurutnya, langkah ini penting agar proses pembangunan dapat berjalan optimal. Dengan status kewarganegaraan yang jelas, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan perhatian penuh, baik dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun pembangunan infrastruktur.
“Hal utama yang perlu dituntaskan adalah status kewarganegaraan masyarakat. Pemerintah kampung, dinas terkait, pihak perbatasan, dan semua yang berkepentingan harus bergerak cepat memastikan masyarakat Mosso bersatu dalam kewarganegaraan Republik Indonesia,” tegas Abisai.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih ditemukan praktik di mana bantuan yang diberikan pemerintah justru dibawa ke wilayah seberang, yakni Papua Nugini (PNG). “Saya dapat laporan, masyarakat di sini kalau sudah terima bantuan, mereka bawa ke sebelah (PNG). Hal ini tentu tidak bisa,” ujarnya.
Abisai menambahkan, pembangunan Mosso harus diarahkan untuk kemajuan masyarakat yang benar-benar mengikatkan diri sebagai warga negara Indonesia. “Kita mau bangun Kampung Mosso ini. Untuk itu, saya berharap masyarakat bisa pastikan diri mereka sebagai warga negara Indonesia,” katanya.
