MIMIKA – Serapan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025 hingga smapai dengan Agustus 2025 masih sangat rendah.
Hal ini disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memimpin apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (25/8).
Johannes menduga, hal ini dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan fisik di OPD yang belum berjalan. Bahkan, ada juga kegiatan yang sudah berjalan namun belum dilakukan pembayaran uang muka oleh OPD terkait kepada kontraktor selaku pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan.
“Saya sudah buat surat edaran apabila sampai tanggal 31 (Agustus) segera melapor kenapa? apa alasannya? Kalau tidak kita cut pekerjaannya. Jadi mohon segera dilakukan proses-proses yang seharusnya dijalani,” tutur Johannes.
Johannes mengungkap bahwa bahkan ada kegiatan penunjukkan langsung yang nilai kontraknya di bawah Rp1 miliar namun ada pejabat yang tidak melaksanakannya.
“Saya dengar ada pejabat-pejabat yang tidak mau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, bahkan ada pekerjaan penunjukkan langsung yang di bawah satu miliar juga. Minggu ini saya akan lihat dulu, kalau tidak, pejabatnya harus kita ganti,” ungkap Johannes.
Ketika disinggung dengan Dinas PUPR Kab. Mimika, Bupati Mimika mengatakan, dengan adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Mimika menyebabkan proses lelang proyek terhambat. Bahkan, hingga di masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong, persoalan di Dinas PUPR ini masih terus terjadi.
“Kenapa belum jalan karena persoalan sebelum–sebelumnya toh. Kita harus ganti PPK dan itu yang membuat lambat. Yah, ini persoalan administrasi,” kata Johannes.
Selain itu, Johannes juga menerangkan bahwa pihaknya juga harus melakukan evaluasi bersama inspektorat untuk melakukan review terhadap proyek yang akan dilelang. “Jadi ini ada kegiatan kita mau dilelang, itu harus direview (ditinjau,red) dulu betul atau tidak semua, itu juga buat lama,” ujarnya menambahkan.
