Saturday, July 12, 2025
22.6 C
Jayapura

Soroti Penurunan Perputaran Uang dan Minimnya Penyerapan Tenaga Kerja

BIAK – Ketua Komisi II DPR Kabupaten Biak Numfor yang membidangi urusan Ekonomi, Pembangunan, dan Anggaran, yang diwakili oleh anggota Nicolaas Otto Koo, Selasa (8/7) menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh konstituennya di Dapil I Kota Biak.

Salah satu isu utama yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya perputaran uang di Biak, yang berimbas pada penurunan hasil penjualan UMKM, pendapatan nelayan, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

“Perputaran uang di Biak memang terlihat menurun. UMKM di kota ini berkembang sangat lambat, begitu juga dengan hasil penjualan nelayan. Kami melihat, terutama dari sektor perikanan, nelayan yang bergantung pada musim angin merasa kesulitan karena hasil tangkapan mereka tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan, terutama untuk bahan bakar,” ungkap Nicolaas Otto Koo.

Baca Juga :  PGGBN Dukung Kebijakan Pemda Tangani Covid-19

Nicolaas Koo juga menambahkan bahwa proyek-proyek yang seharusnya dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah, ternyata tidak mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Ini menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat kecil, yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat.

Pemerintah daerah, menurut Koo, perlu memberikan perhatian lebih terhadap sektor perikanan dan pariwisata, yang masih memiliki potensi besar namun belum dikelola dengan baik.

BIAK – Ketua Komisi II DPR Kabupaten Biak Numfor yang membidangi urusan Ekonomi, Pembangunan, dan Anggaran, yang diwakili oleh anggota Nicolaas Otto Koo, Selasa (8/7) menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh konstituennya di Dapil I Kota Biak.

Salah satu isu utama yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya perputaran uang di Biak, yang berimbas pada penurunan hasil penjualan UMKM, pendapatan nelayan, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

“Perputaran uang di Biak memang terlihat menurun. UMKM di kota ini berkembang sangat lambat, begitu juga dengan hasil penjualan nelayan. Kami melihat, terutama dari sektor perikanan, nelayan yang bergantung pada musim angin merasa kesulitan karena hasil tangkapan mereka tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan, terutama untuk bahan bakar,” ungkap Nicolaas Otto Koo.

Baca Juga :  Jaga Tanah Adat, Libatkan Perempuan Dalam Pembangunan

Nicolaas Koo juga menambahkan bahwa proyek-proyek yang seharusnya dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah, ternyata tidak mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Ini menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat kecil, yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat.

Pemerintah daerah, menurut Koo, perlu memberikan perhatian lebih terhadap sektor perikanan dan pariwisata, yang masih memiliki potensi besar namun belum dikelola dengan baik.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya