JAYAPURA-Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo telah membuka ruang terhadap pengembangan sektor wisata yang ada di Kota Jayapura, khususnya yang selama ini masih dikelola oleh masyarakat adat selaku pemilik ulayat.
 Lewat Turkam, wali kota sudah membuat suatu komitmen dengan masyarakat adat agar sektor pariwisata dikelola oleh Pemerintah, dan hal ini disambut baik oleh pihak adat.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa ini merupakan suatu terobosan yang strategis yang dilakukan oleh wali kota, karena selama ini hal tersebut masih jadi PR besar Pemkot, khususnya Dinas Pariwisata.
 “Dari 14 kampung, ada 3 kampung yang sudah buat komitmen untuk menyetujui agar aset wisatanya dikelola Pemkot. 11 kampung lagi akan kita lakukan hal yang sama dan sejauh ini respon pihak adat sangat mendukung,” ujar Evert saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Abepura, Sabtu (31/5).
 Terobosan wali kota ini harus bisa diterjemahkan oleh Dinas Pariwisata, agar apa yang sudah disepakati setidaknya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat adat dan juga pemerintah, khususnya pemilik ulayat.
 “Harapan kita, Dinas Pariwisata bisa menerjemahkan langkah Bapa Wali kota ini, karena sudah sekian tahun upaya pendekatan yang dilakukan Pemkot tidak membuahkan hasil, ini saat yang tepat kehadiran pemerintah dalam membangun sektor wisata atas kerja sama dengan pihak adat khususnya pemilik ulayat,” tuturnya.
JAYAPURA-Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo telah membuka ruang terhadap pengembangan sektor wisata yang ada di Kota Jayapura, khususnya yang selama ini masih dikelola oleh masyarakat adat selaku pemilik ulayat.
 Lewat Turkam, wali kota sudah membuat suatu komitmen dengan masyarakat adat agar sektor pariwisata dikelola oleh Pemerintah, dan hal ini disambut baik oleh pihak adat.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa ini merupakan suatu terobosan yang strategis yang dilakukan oleh wali kota, karena selama ini hal tersebut masih jadi PR besar Pemkot, khususnya Dinas Pariwisata.
 “Dari 14 kampung, ada 3 kampung yang sudah buat komitmen untuk menyetujui agar aset wisatanya dikelola Pemkot. 11 kampung lagi akan kita lakukan hal yang sama dan sejauh ini respon pihak adat sangat mendukung,” ujar Evert saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Abepura, Sabtu (31/5).
 Terobosan wali kota ini harus bisa diterjemahkan oleh Dinas Pariwisata, agar apa yang sudah disepakati setidaknya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat adat dan juga pemerintah, khususnya pemilik ulayat.
 “Harapan kita, Dinas Pariwisata bisa menerjemahkan langkah Bapa Wali kota ini, karena sudah sekian tahun upaya pendekatan yang dilakukan Pemkot tidak membuahkan hasil, ini saat yang tepat kehadiran pemerintah dalam membangun sektor wisata atas kerja sama dengan pihak adat khususnya pemilik ulayat,” tuturnya.
