JAYAPURA – Pembangunan sebuah daerah, membina masyarakat, menciptakan ketertiban dan keamanan merupakan kewajiban pemerintah. Papua Tengah adalah provinsi baru yang memerlukan pembangunan guna memastikan negara hadir bagi masyarakat.
Hanya saja niat baik pemerintah memekarkan provinsi baru tentu untuk melaksanakan pembangunan bisa tidak maksimal apabila terus dilakukan pengiriman pasukan non organik atas persetujuan Kemenhan dan Panglima TNI dan maupun Kapolri.
“Menurut saya jangan karena pembangunan akhirnya banyak aparat diturunkan dan terjadi konflik yang berujung pada meninggalnya warga sipil. Pembangunan tidak seperti itu,” kata Jhon Gobay, salah satu anggota DPR Papua Tengah kepada Cenderawasih Pos, Kamis (29/5).
Dikatakan proses pembangunan memang harus terus berjalan dan dengan situasi yang masih terjadi gangguan, maka ada kebijakan pemerintah untuk memastikan semua tetap berjalan sesuai rencana. Hanya sayangnya dari pendropan aparat yang semakin banyak maka peluang terjadi gesekan termasuk korban jiwa juga kian terbuka.
“Soal OPM dan aparat memang ini urusan negara hanya sayangnya yang menjadi korban justru masyarakat awam. Ini yang sedang terjadi dan membuat kami prihatin,” imbuhnya.
“Dalam pemantauan kami diduga, kadang ada oknum-oknum melakukan cipta kondisi dengan jual beli senjata dan peluru. Menggunakan oknum masyarakat sebagai mata mata. Cipta kondisi ini gunanya kepentingan duit, pangkat maupun jabatan,” sindir Jhon.
Iapun melihat bahwa belakangan ini terjadi konflik bersenjata yang mengakibatkan korban jiwa maupun harta serta masyarakat yang mengungsi dari beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yaitu Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Dogiyai.
“Menurut saya pembangunan tidak bisa berjalan baik bila terus terjadi konflik, serapan APBD tidak bisa maksimal seperti yang diharapakan,” tambahnya.
JAYAPURA – Pembangunan sebuah daerah, membina masyarakat, menciptakan ketertiban dan keamanan merupakan kewajiban pemerintah. Papua Tengah adalah provinsi baru yang memerlukan pembangunan guna memastikan negara hadir bagi masyarakat.
Hanya saja niat baik pemerintah memekarkan provinsi baru tentu untuk melaksanakan pembangunan bisa tidak maksimal apabila terus dilakukan pengiriman pasukan non organik atas persetujuan Kemenhan dan Panglima TNI dan maupun Kapolri.
“Menurut saya jangan karena pembangunan akhirnya banyak aparat diturunkan dan terjadi konflik yang berujung pada meninggalnya warga sipil. Pembangunan tidak seperti itu,” kata Jhon Gobay, salah satu anggota DPR Papua Tengah kepada Cenderawasih Pos, Kamis (29/5).
Dikatakan proses pembangunan memang harus terus berjalan dan dengan situasi yang masih terjadi gangguan, maka ada kebijakan pemerintah untuk memastikan semua tetap berjalan sesuai rencana. Hanya sayangnya dari pendropan aparat yang semakin banyak maka peluang terjadi gesekan termasuk korban jiwa juga kian terbuka.
“Soal OPM dan aparat memang ini urusan negara hanya sayangnya yang menjadi korban justru masyarakat awam. Ini yang sedang terjadi dan membuat kami prihatin,” imbuhnya.
“Dalam pemantauan kami diduga, kadang ada oknum-oknum melakukan cipta kondisi dengan jual beli senjata dan peluru. Menggunakan oknum masyarakat sebagai mata mata. Cipta kondisi ini gunanya kepentingan duit, pangkat maupun jabatan,” sindir Jhon.
Iapun melihat bahwa belakangan ini terjadi konflik bersenjata yang mengakibatkan korban jiwa maupun harta serta masyarakat yang mengungsi dari beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yaitu Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Dogiyai.
“Menurut saya pembangunan tidak bisa berjalan baik bila terus terjadi konflik, serapan APBD tidak bisa maksimal seperti yang diharapakan,” tambahnya.
