WAMENA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan melakukan rapat dengar pendapat terkait dengan penanganan bvencana banjir di wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Pegunungan guna melakukan sinkronisasi porogram.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan Terius Wakur, S.IP menegaskan bahwa perlunya tindakan cepat dan nyata dalam penanganan banjir susulan yang kembali melanda wilayah Papua Pegunungan, oleh karena itu perlu ada sinkronisasi program kerja yang bisa dilakukan dari tiga OPD tersebut.
“Dalam rapat tersebut, DPRP Papua Pegunungan menyepakati bahwa penanganan banjir harus segera dilakukan di beberapa titik krusial, di antaranya kali hetuma, dan sungai heloma, serta beberapa ruas sungai lain yang sedang didata untuk nantinya dilakukan normalisasi,”ungkapnya Sabtu (24/5) di Wamena
Terius Wakur menyebutkan bahwa pembagian tanggung jawab antara Provinsi dan Kabupaten harus diperjelas, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam eksekusi program penanggulangan bencana, oleh karena itu petakan mana yang menjadi tugas pemprov Ppaua Pegunungan dan mana yang menjadi tugas pemkab Jayawijaya.
“Kami tidak ingin hanya sekadar rapat dan diskusi tanpa tindakan nyata. Masyarakat sudah jenuh dengan pertemuan tanpa solusi konkret. Hari ini mereka tidak butuh diskusi lagi, mereka butuh tindakan dari dinas terkait,” tegas Ketua Komisi IV DPRP Papua Pegunungan.
WAMENA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan melakukan rapat dengar pendapat terkait dengan penanganan bvencana banjir di wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Pegunungan guna melakukan sinkronisasi porogram.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan Terius Wakur, S.IP menegaskan bahwa perlunya tindakan cepat dan nyata dalam penanganan banjir susulan yang kembali melanda wilayah Papua Pegunungan, oleh karena itu perlu ada sinkronisasi program kerja yang bisa dilakukan dari tiga OPD tersebut.
“Dalam rapat tersebut, DPRP Papua Pegunungan menyepakati bahwa penanganan banjir harus segera dilakukan di beberapa titik krusial, di antaranya kali hetuma, dan sungai heloma, serta beberapa ruas sungai lain yang sedang didata untuk nantinya dilakukan normalisasi,”ungkapnya Sabtu (24/5) di Wamena
Terius Wakur menyebutkan bahwa pembagian tanggung jawab antara Provinsi dan Kabupaten harus diperjelas, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam eksekusi program penanggulangan bencana, oleh karena itu petakan mana yang menjadi tugas pemprov Ppaua Pegunungan dan mana yang menjadi tugas pemkab Jayawijaya.
“Kami tidak ingin hanya sekadar rapat dan diskusi tanpa tindakan nyata. Masyarakat sudah jenuh dengan pertemuan tanpa solusi konkret. Hari ini mereka tidak butuh diskusi lagi, mereka butuh tindakan dari dinas terkait,” tegas Ketua Komisi IV DPRP Papua Pegunungan.
