JAYAPURA – Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Jayapura untuk membahas eksistensi usaha perhotelan di Jayapura. Pertemuan ini untuk meminta kebijakan khusus guna mendukung keberlangsungan usaha perhotelan.
Ketua PHRI, Abdul Radjab mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) telah menyebabkan okupansi hotel di Jayapura turun drastis. Hal ini berdampak pada omzet usaha perhotelan yang turun, pengurangan hari kerja karyawan, dan tidak adanya pengambilan barang dari supplier pelaku UMKM lokal.
“Dalam pertemuan tersebut, PHRI Papua berharap Pemkot Jayapura dapat memberikan kebijakan atau solusi terbaik untuk eksistensi industri perhotelan di Kota Jayapura,”ungkapnya Jumat (23/5).
Abdul berharap pemerintah dapat menawarkan insentif bagi pelaku usaha perhotelan, seperti pengurangan pajak atau biaya perizinan, untuk meningkatkan investasi di sektor ini.
Selain itu, pemerintah dan PHRI Papua dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri perhotelan melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan industri perhotelan di Jayapura dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Kota Jayapura.
“Kami harap pertemuan ini dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung perkembangan industri perhotelan di Jayapura. Dengan demikian, industri perhotelan di Jayapura dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian kota,” pungkasnya. (dil/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Jayapura untuk membahas eksistensi usaha perhotelan di Jayapura. Pertemuan ini untuk meminta kebijakan khusus guna mendukung keberlangsungan usaha perhotelan.
Ketua PHRI, Abdul Radjab mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) telah menyebabkan okupansi hotel di Jayapura turun drastis. Hal ini berdampak pada omzet usaha perhotelan yang turun, pengurangan hari kerja karyawan, dan tidak adanya pengambilan barang dari supplier pelaku UMKM lokal.
“Dalam pertemuan tersebut, PHRI Papua berharap Pemkot Jayapura dapat memberikan kebijakan atau solusi terbaik untuk eksistensi industri perhotelan di Kota Jayapura,”ungkapnya Jumat (23/5).
Abdul berharap pemerintah dapat menawarkan insentif bagi pelaku usaha perhotelan, seperti pengurangan pajak atau biaya perizinan, untuk meningkatkan investasi di sektor ini.
Selain itu, pemerintah dan PHRI Papua dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri perhotelan melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan industri perhotelan di Jayapura dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Kota Jayapura.
“Kami harap pertemuan ini dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung perkembangan industri perhotelan di Jayapura. Dengan demikian, industri perhotelan di Jayapura dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian kota,” pungkasnya. (dil/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
