Thursday, May 8, 2025
22.7 C
Jayapura

Perusahaan Kayu Wajib Bangun Somel di Pantai Barat

SARMI-Ketua DPRK Sarmi, Mohammad Asari Tiris, S.Ap menegaskan pentingnya kehadiran rumah Somel atau industri pengolahan kayu setengah jadi di wilayah Pantai Barat Kabupaten Sarmi. Hal ini dinilai krusial dalam mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat bukanlah bentuk pembatasan pembangunan, melainkan dorongan agar daerah lebih kreatif dan strategis dalam menunjukkan potensi ekonomi.

“Sudah 23 tahun sejak Sarmi mekar, jalan di Pantai Barat masih tetap seperti itu, padahal itu jalur nasional yang menjadi kewenangan balai jalan. Kita perlu tunjukkan alasan kuat agar pembangunan itu diprioritaskan,” ujar Asari, Senin (5/5).

Sebagai contoh, Ia menyoroti aktivitas perusahaan Bina Balantak Utama yang setiap bulan mengeluarkan ribuan kubik kayu dari wilayah Pantai Barat. Namun, hingga kini belum ada rumah industri atau somel yang berdiri di lokasi itu.

Baca Juga :  Bupati Namia Resmikan Gereja Bethel Kingmi Klasis Kenyam

“Kalau ada somel, ada aktivitas produksi. Maka akan ada komoditi yang dimuat dari Pantai Barat ke Pelabuhan Sarmi. Ini akan jadi sinyal penting ke pemerintah pusat bahwa infrastruktur jalan harus diprioritaskan,” tegasnya.

Asari menyarankan agar perusahaan tidak hanya mengambil hasil alam, tetapi juga membangun fasilitas pengolahan di lokasi. Dengan begitu, keberadaan perusahaan benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi daerah dan memperkuat daya tawar terhadap pemerintah pusat dalam hal pembangunan.(roy).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

SARMI-Ketua DPRK Sarmi, Mohammad Asari Tiris, S.Ap menegaskan pentingnya kehadiran rumah Somel atau industri pengolahan kayu setengah jadi di wilayah Pantai Barat Kabupaten Sarmi. Hal ini dinilai krusial dalam mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat bukanlah bentuk pembatasan pembangunan, melainkan dorongan agar daerah lebih kreatif dan strategis dalam menunjukkan potensi ekonomi.

“Sudah 23 tahun sejak Sarmi mekar, jalan di Pantai Barat masih tetap seperti itu, padahal itu jalur nasional yang menjadi kewenangan balai jalan. Kita perlu tunjukkan alasan kuat agar pembangunan itu diprioritaskan,” ujar Asari, Senin (5/5).

Sebagai contoh, Ia menyoroti aktivitas perusahaan Bina Balantak Utama yang setiap bulan mengeluarkan ribuan kubik kayu dari wilayah Pantai Barat. Namun, hingga kini belum ada rumah industri atau somel yang berdiri di lokasi itu.

Baca Juga :  Akhirnya Pansel DPRK Berhasil Membentuk Timsel

“Kalau ada somel, ada aktivitas produksi. Maka akan ada komoditi yang dimuat dari Pantai Barat ke Pelabuhan Sarmi. Ini akan jadi sinyal penting ke pemerintah pusat bahwa infrastruktur jalan harus diprioritaskan,” tegasnya.

Asari menyarankan agar perusahaan tidak hanya mengambil hasil alam, tetapi juga membangun fasilitas pengolahan di lokasi. Dengan begitu, keberadaan perusahaan benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi daerah dan memperkuat daya tawar terhadap pemerintah pusat dalam hal pembangunan.(roy).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya