JAYAPURA-Dinamika dugaan pungli di beberapa sekolah negeri sepertinya mendapatkan perhatian khusus dari Ketua Komisi D DPR Kota Jayapura, Deli L Watak. Ketua Komisi yang membidanggi sektor pendidikan itu sangat menyayangkan praktik dugaan pungli yang berkedok sumbangsih di lingkungan sekolah-sekolah.
“Menindaklanjuti surat edaran walikota terkait penghapusan biaya tambahan bagi siswa harus diterjemahkan baik oleh sekolah-sekolah!” ujar Deli sapaan akrab pendiri Yayasan Noken Peduli Papua itu.
Deli juga meminta sikap tegas Pemerintah Kota Jayapura terhadap oknum yang terlibat dalam pungli di sekolah-sekolah.
“Kami berharap bapa Walikota harus tegas, kalau ada oknum yang terbukti langsung diberi sanksi, bila perlu langsung pecat, karena sangat meresahkan orang tua murid,” tegas Deli.
Menurut Deli, sanksi tegas yang diberikan agar menjadi contoh bagi sekolah-sekolah atau oknum-oknum yang lainnya. Berdasarkan surat edaran walikota, Komisi D DPRK sendiri sangat mendukung agar bisa mengurangi masyarakat khususnya yang kurang mampu.
“Pada dasarnya kami sangat mendukung, karena tidak semua orang tua murid itu berkecukupan, maka dari itu sekolah seharusnya jeli sebelum mengeluarkan kebijakan,” tuturnya.
JAYAPURA-Dinamika dugaan pungli di beberapa sekolah negeri sepertinya mendapatkan perhatian khusus dari Ketua Komisi D DPR Kota Jayapura, Deli L Watak. Ketua Komisi yang membidanggi sektor pendidikan itu sangat menyayangkan praktik dugaan pungli yang berkedok sumbangsih di lingkungan sekolah-sekolah.
“Menindaklanjuti surat edaran walikota terkait penghapusan biaya tambahan bagi siswa harus diterjemahkan baik oleh sekolah-sekolah!” ujar Deli sapaan akrab pendiri Yayasan Noken Peduli Papua itu.
Deli juga meminta sikap tegas Pemerintah Kota Jayapura terhadap oknum yang terlibat dalam pungli di sekolah-sekolah.
“Kami berharap bapa Walikota harus tegas, kalau ada oknum yang terbukti langsung diberi sanksi, bila perlu langsung pecat, karena sangat meresahkan orang tua murid,” tegas Deli.
Menurut Deli, sanksi tegas yang diberikan agar menjadi contoh bagi sekolah-sekolah atau oknum-oknum yang lainnya. Berdasarkan surat edaran walikota, Komisi D DPRK sendiri sangat mendukung agar bisa mengurangi masyarakat khususnya yang kurang mampu.
“Pada dasarnya kami sangat mendukung, karena tidak semua orang tua murid itu berkecukupan, maka dari itu sekolah seharusnya jeli sebelum mengeluarkan kebijakan,” tuturnya.
