KARUBAGA– Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan pemuda.
Mewakili generasi muda, tokoh pemuda Muru Wonda hadir dan turut menandatangani berita acara sebagai bentuk dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Dalam forum tersebut, Muru Wonda menyampaikan sejumlah catatan penting terkait peran pemuda dalam pembangunan. Ia mendorong Dinas Kesbangpol untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) yang telah terdaftar di Kabupaten Tolikara. Hal ini dianggap penting agar program-program kepemudaan dapat dijalankan secara terstruktur dan tepat sasaran melalui lembaga yang sah dan aktif.
“Organisasi pemuda harus menjadi mitra strategis pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap status OKP yang ada, serta pemberian hibah yang adil agar program-program kepemudaan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Muru Wonda juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras dan aktivitas usaha ilegal yang tidak mengantongi izin dari Pemerintah Daerah. Ia menilai praktik tersebut merusak moral generasi muda dan melemahkan tatanan sosial di tengah masyarakat.
KARUBAGA– Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan pemuda.
Mewakili generasi muda, tokoh pemuda Muru Wonda hadir dan turut menandatangani berita acara sebagai bentuk dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Dalam forum tersebut, Muru Wonda menyampaikan sejumlah catatan penting terkait peran pemuda dalam pembangunan. Ia mendorong Dinas Kesbangpol untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) yang telah terdaftar di Kabupaten Tolikara. Hal ini dianggap penting agar program-program kepemudaan dapat dijalankan secara terstruktur dan tepat sasaran melalui lembaga yang sah dan aktif.
“Organisasi pemuda harus menjadi mitra strategis pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap status OKP yang ada, serta pemberian hibah yang adil agar program-program kepemudaan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Muru Wonda juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras dan aktivitas usaha ilegal yang tidak mengantongi izin dari Pemerintah Daerah. Ia menilai praktik tersebut merusak moral generasi muda dan melemahkan tatanan sosial di tengah masyarakat.
