JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menekankan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua dalam mengawal tata kelola pemerintahan sejak tahap perencanaan.
“Peran BPKP sangat dibutuhkan dalam penguatan tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke pemerintahan desa,” ucap Gubernur Ramses Limbong usai mengukuhkan Sapto Agung Riyadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, di kantor gubernur, Senin (14/4).
Demikian pula dengan implementasi SPIP terintegrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan kinerja BUMD dan BUMDES, serta mitigasi risiko pembangunan dan efektivitas pengendalian kecurangan dan lain sebagainya.
“Harapan kami BPKP khususnya perwakilan BPKP Provinsi Papua, dapat berkontribusi dan memberikan manfaat yang lebih besar dan berdampak luas bagi peningkatan kualitas pembangunan di wilayah Provinsi Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKP M Yusuf Ateh menyampaikan belanja pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan nasional. Untuk menghasilkan daya ungkit yang optimal, maka pelaksanaan belanja tersebut tentu saja harus berkualitas, serta diimbangi dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
Pihaknya mengajak seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua untuk mengedepankan pendekatan result-oriented dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar program dan kegiatan pemerintah dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta belanja daerah dapat secara optimal mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah.
JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menekankan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua dalam mengawal tata kelola pemerintahan sejak tahap perencanaan.
“Peran BPKP sangat dibutuhkan dalam penguatan tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke pemerintahan desa,” ucap Gubernur Ramses Limbong usai mengukuhkan Sapto Agung Riyadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, di kantor gubernur, Senin (14/4).
Demikian pula dengan implementasi SPIP terintegrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan kinerja BUMD dan BUMDES, serta mitigasi risiko pembangunan dan efektivitas pengendalian kecurangan dan lain sebagainya.
“Harapan kami BPKP khususnya perwakilan BPKP Provinsi Papua, dapat berkontribusi dan memberikan manfaat yang lebih besar dan berdampak luas bagi peningkatan kualitas pembangunan di wilayah Provinsi Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKP M Yusuf Ateh menyampaikan belanja pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan nasional. Untuk menghasilkan daya ungkit yang optimal, maka pelaksanaan belanja tersebut tentu saja harus berkualitas, serta diimbangi dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
Pihaknya mengajak seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua untuk mengedepankan pendekatan result-oriented dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar program dan kegiatan pemerintah dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta belanja daerah dapat secara optimal mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah.
