BIAK – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran, dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II Adrianus Mambobo. Rapat ini dihadiri 12 anggota DPRK yang tergabung dalam Tim Badan Anggaran (Banggar), Kamis (27/3) di ruang rapat DPRK Biak Numfor.
Dalam rapat tersebut, DPRK menyoroti pentingnya kejelasan arah penggunaan anggaran efisiensi senilai Rp111 miliar, yang diketahui berdampak pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Otonomi Khusus (Otsus). Terlebih menurut Ketua DPRK Daniel Rumansen angka ini tidak terbilang kecil.
Kata Daniel Rumanasen, Pemerintah Daerah harus benar-benar melihat skala prioritas, serta arah dari efisiensi ini. Terlebih ada kabar bahwa efisiensi anggaran dari pusat ini akan Kembali di alamai di tahun anggaran berikutnya. Tidak hanya itu tantangan defiSit anggaran tahun lalu pun menjadi momok yang perlu di tindaklanjuti.
Wakil Ketua II DPRK, Adrianus Mambobo, menegaskan bahwa arah efisiensi anggaran pun harus konkret. “Harus jelas, efisiensi ini untuk membiayai apa? Tiap OPD mau melakukan apa dan untuk siapa. Petani, pedagang asli Papua, hingga ASN jangan sampai dilupakan. Efisiensi bukan asal potong, tapi harus membangkitkan gairah kerja,” tegasnya.
Anggota Banggar, Jhon Amboki, mengingatkan bahwa isu efisiensi ini sudah mencuat sejak awal tahun, namun belum ada pembahasan mendalam. “Efisiensi sebesar ini perlu dilihat secara rasional. Dana hibah untuk organisasi dan UMKM harus jelas penerimanya dan tujuannya. Jangan sampai jadi polemik baru,” ujarnya.
BIAK – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran, dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II Adrianus Mambobo. Rapat ini dihadiri 12 anggota DPRK yang tergabung dalam Tim Badan Anggaran (Banggar), Kamis (27/3) di ruang rapat DPRK Biak Numfor.
Dalam rapat tersebut, DPRK menyoroti pentingnya kejelasan arah penggunaan anggaran efisiensi senilai Rp111 miliar, yang diketahui berdampak pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Otonomi Khusus (Otsus). Terlebih menurut Ketua DPRK Daniel Rumansen angka ini tidak terbilang kecil.
Kata Daniel Rumanasen, Pemerintah Daerah harus benar-benar melihat skala prioritas, serta arah dari efisiensi ini. Terlebih ada kabar bahwa efisiensi anggaran dari pusat ini akan Kembali di alamai di tahun anggaran berikutnya. Tidak hanya itu tantangan defiSit anggaran tahun lalu pun menjadi momok yang perlu di tindaklanjuti.
Wakil Ketua II DPRK, Adrianus Mambobo, menegaskan bahwa arah efisiensi anggaran pun harus konkret. “Harus jelas, efisiensi ini untuk membiayai apa? Tiap OPD mau melakukan apa dan untuk siapa. Petani, pedagang asli Papua, hingga ASN jangan sampai dilupakan. Efisiensi bukan asal potong, tapi harus membangkitkan gairah kerja,” tegasnya.
Anggota Banggar, Jhon Amboki, mengingatkan bahwa isu efisiensi ini sudah mencuat sejak awal tahun, namun belum ada pembahasan mendalam. “Efisiensi sebesar ini perlu dilihat secara rasional. Dana hibah untuk organisasi dan UMKM harus jelas penerimanya dan tujuannya. Jangan sampai jadi polemik baru,” ujarnya.
