Friday, February 7, 2025
28.7 C
Jayapura

Langkah Awal Perkuat Komunikasi dengan Mitra Kerja

JAYAPURA-Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan umum, mengaku  mulai menyusun program kerja untuk masa jabatan 2024-2029. Langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat komunikasi dengan mitra-mitra kerja guna memastikan program pemerintah selaras dengan kepentingan publik.

  “Tentu dalam periode awal kami akan membangun komunikasi dengan mitra-mitra kerja. Tugas kami adalah memastikan DPR Papua benar-benar mendukung serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah dan stakeholder terkait,” ujar, Selasa (4/2).

   Menurutnya, pelaksanaan program kerja di Komisi I akan dilakukan secara kolektif bersama Wakil Ketua, Sekretaris, serta seluruh anggota komisi. Mereka akan berfokus pada tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Baca Juga :  Seharusnya Bicarakan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus HAM

  “Nantinya kami akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai kabupaten/kota untuk berkoordinasi dalam bidang pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan selaras,” tuturnya.

   Selain itu, Komisi I juga akan fokus dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan APBD tahun 2025 dan 2026. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat Papua. “Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Kami di Komisi I adalah permasalahan pertanahan di Papua,” bebernya.

   Ia pun menyoroti permsalahan sengketa lahan yang kini masih menjadi masalah utama di Provinsi Papua. Pihaknya akan menggunakan kewenangan untuk mendorong pemerimtah berkolaborasi dengan pihak adat maupun pihak lain untuk menyelesaikan maslaah sengketa lahan ini.

Baca Juga :  Percepat Tangani Stunting, Pemkot Gelar Rakor

  Selain persoalan tanah, Komisi I juga akan memperhatikan berbagai isu yang berkaitan dengan hak hidup masyarakat asli Papua, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.”Walaupun bukan bidang utama kami, tetapi kami memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah agar ada solusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.(rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA-Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan umum, mengaku  mulai menyusun program kerja untuk masa jabatan 2024-2029. Langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat komunikasi dengan mitra-mitra kerja guna memastikan program pemerintah selaras dengan kepentingan publik.

  “Tentu dalam periode awal kami akan membangun komunikasi dengan mitra-mitra kerja. Tugas kami adalah memastikan DPR Papua benar-benar mendukung serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah dan stakeholder terkait,” ujar, Selasa (4/2).

   Menurutnya, pelaksanaan program kerja di Komisi I akan dilakukan secara kolektif bersama Wakil Ketua, Sekretaris, serta seluruh anggota komisi. Mereka akan berfokus pada tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Baca Juga :  Pemprov Limpahkan CPNS ke Kementrian ATR

  “Nantinya kami akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai kabupaten/kota untuk berkoordinasi dalam bidang pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan selaras,” tuturnya.

   Selain itu, Komisi I juga akan fokus dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan APBD tahun 2025 dan 2026. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat Papua. “Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Kami di Komisi I adalah permasalahan pertanahan di Papua,” bebernya.

   Ia pun menyoroti permsalahan sengketa lahan yang kini masih menjadi masalah utama di Provinsi Papua. Pihaknya akan menggunakan kewenangan untuk mendorong pemerimtah berkolaborasi dengan pihak adat maupun pihak lain untuk menyelesaikan maslaah sengketa lahan ini.

Baca Juga :  Bidang SD Gencar Awasi Pelaksanaan PPDB

  Selain persoalan tanah, Komisi I juga akan memperhatikan berbagai isu yang berkaitan dengan hak hidup masyarakat asli Papua, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.”Walaupun bukan bidang utama kami, tetapi kami memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah agar ada solusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.(rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/