SENTANI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura kembali menggelar rapat, kali ini rapat tersebut diberi tajuk Rapat Koordinasi (Rakor) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024/2025, berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, Rabu (22/1) kemarin.
Pj. Bupati Jayapura Samuel Siriwa menjelaskan, terkait dengan rakor yang difokuskan pada APBD 2024 dan 2025.
Terkait dengan kondisi 2024, Pj. Bupati Jayapura terus menekankan kepada OPD maupun Inspektorat, Tim Keuangan agar dapat menginventarisir dengan baik utang-utang 2024 jangan sampai ada yang tercecer.
“Untuk kerjasama OPD yang bersangkutan dengan kontraktor nya, kemudian Inspektorat dalam rangka mereviu dengan tim keuangan agar bisa melakukan langkah-langkah percepatan pembayarannya, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (22/1) kemarin.
Diakuinya, dari hasil penemuan dilapangan, ada angka-angka yang berbeda, baik dari kontraktor maupun OPD, oleh karena itu dibutuhkan adanya kerja sama agar ada kesepahaman sesuai dengan APBD 2024 yang me jadi tanggung jawab utang.
“Selain itu, saya meminta kepada seluruh OPD untuk segera mengecek kembali pertanggungjawaban mereka di tahun 2024, karena dalam waktu dekat, kita akan terima Tim Auditor BPK RI dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, ” terangnya. (ana)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
SENTANI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura kembali menggelar rapat, kali ini rapat tersebut diberi tajuk Rapat Koordinasi (Rakor) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024/2025, berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, Rabu (22/1) kemarin.
Pj. Bupati Jayapura Samuel Siriwa menjelaskan, terkait dengan rakor yang difokuskan pada APBD 2024 dan 2025.
Terkait dengan kondisi 2024, Pj. Bupati Jayapura terus menekankan kepada OPD maupun Inspektorat, Tim Keuangan agar dapat menginventarisir dengan baik utang-utang 2024 jangan sampai ada yang tercecer.
“Untuk kerjasama OPD yang bersangkutan dengan kontraktor nya, kemudian Inspektorat dalam rangka mereviu dengan tim keuangan agar bisa melakukan langkah-langkah percepatan pembayarannya, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (22/1) kemarin.
Diakuinya, dari hasil penemuan dilapangan, ada angka-angka yang berbeda, baik dari kontraktor maupun OPD, oleh karena itu dibutuhkan adanya kerja sama agar ada kesepahaman sesuai dengan APBD 2024 yang me jadi tanggung jawab utang.
“Selain itu, saya meminta kepada seluruh OPD untuk segera mengecek kembali pertanggungjawaban mereka di tahun 2024, karena dalam waktu dekat, kita akan terima Tim Auditor BPK RI dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, ” terangnya. (ana)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
