WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, menyerahkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Tranfer ke Daerah (TKD) Kepada Bupati dan PJ Bupati di 8 Kabupaten yang ada di wilayah itu dan juga kepada pimpinan satker kementrian, lembaga lingkup dari Papua Pegunungan.
Penyerahan DIPA dan TKD tersebut langsung dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan kepada Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai. Dengan penyerahan ini menandai maka dimulainya pelaksanaan APBN 2025 di Provinsi Papua Pegunungan.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan menyatakan seperti tahun sebelumnya, proses penyusunan dan penyelesaian DIPA dan Buku Alokasi TKD tahun anggaran 2025 dilakukan sepenuhnya secara digital. Proses digitalisasi tersebut mampu menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula 12 tahap proses manual, menjadi 4 tahap menggunakan aplikasi SAKTI.
“Penerapan digitalisasi ini merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).” ungkapnya Rabu (18/12) kemarin.
Menurutnya, Perkembangan Ekonomi 2024 dan Fokus APBN 2025 tengah gejolak ekonomi global dan geopolitik yang menyebabkan fluktuasi harga komoditas, inflasi dan kenaikan suku bunga perbankan, sampai dengan November 2024, kinerja APBN lingkup 4 Provinsi di wilayah Kanwil DJPb Papua terus meningkat dan masih solid dalam menjaga perekonomian. Sampai dengan Triwulan III 2024, ekonomi Papua mampu tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Hingga penghujung tahun 2024, APBN menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, diantaranya kebijakan pengendalian harga energi dan komoditas pangan.”
Kata Hermawan APBN juga digunakan dengan baik dalam menjalankan fungsi distribusi dengan menyalurkan berbagai program bantuan bagi masyarakat pra-sejahtera, seperti Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan sebagainya. Melanjutkan apa yang sudah dilakukan di tahun 2024, APBN tahun 2025 didesain untuk terus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
