JAYAPURA-Sekitar 20-an orang terdiri dari perempuan dan laki-laki mendatangi kantor Walikota Jayapura menyampaikan protes kepada pemerintah Kota Jayapura terkait hasil pengumuman seleksi anggota DPRK 2024 jalur pengangkatan. Mereka sempat melakukan penyegelan pintu ruang kerja Walikota Jayapura.
Hanya saja aksi ini tidak berlangsung lama karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Polsek Jayapura Selatan langsung mengamankan lokasi dan membubarkan massa.Â
“Dari keterangannya, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan hasil pengumuman anggota DPRK 2024,”kata Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda, saat ditemui usai aksi itu berlangsung di kantor walikota Jayapura.
“Nanti jelasnya silahkan ke Pansel, itu domain mereka,”singkatnya.
Sejumlah warga itu datang dengan membawa dua spanduk panjang berisi tulisan protes terkait dengan hasil pengangkatan DPRK 2024. Spanduk itu kemudian dibentangkan dipintu masuk ruang kerja Walikota Jayapura.
“Kami masyarakat adat Port Numbay meminta PJ Gubernur Papua dan Mendagri tidak mengesahkan hasil kerja pansel DPRK kota Jayapura yang sarat dengan kolusi dan nepotisme,”demikian bunyi salah satu sepanduk warga tersebut.
JAYAPURA-Sekitar 20-an orang terdiri dari perempuan dan laki-laki mendatangi kantor Walikota Jayapura menyampaikan protes kepada pemerintah Kota Jayapura terkait hasil pengumuman seleksi anggota DPRK 2024 jalur pengangkatan. Mereka sempat melakukan penyegelan pintu ruang kerja Walikota Jayapura.
Hanya saja aksi ini tidak berlangsung lama karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Polsek Jayapura Selatan langsung mengamankan lokasi dan membubarkan massa.Â
“Dari keterangannya, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan hasil pengumuman anggota DPRK 2024,”kata Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda, saat ditemui usai aksi itu berlangsung di kantor walikota Jayapura.
“Nanti jelasnya silahkan ke Pansel, itu domain mereka,”singkatnya.
Sejumlah warga itu datang dengan membawa dua spanduk panjang berisi tulisan protes terkait dengan hasil pengangkatan DPRK 2024. Spanduk itu kemudian dibentangkan dipintu masuk ruang kerja Walikota Jayapura.
“Kami masyarakat adat Port Numbay meminta PJ Gubernur Papua dan Mendagri tidak mengesahkan hasil kerja pansel DPRK kota Jayapura yang sarat dengan kolusi dan nepotisme,”demikian bunyi salah satu sepanduk warga tersebut.
