JAYAPURA – Program transmigrasi ke Tanah Papua yang diwacanakan pemerintah Indonesia di era kepemimpinan presiden Prabowo Subianto memunculkan pro kontra. Banyak yang tidak setuju namun ada juga yang mendukung.
Salah satu kampus yang dengan lantang menolak perogram tersebut adalah Universitas Cenderawasih (Uncen). Melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-nya), Uncen menolak dengan keras terkait dengan perogram itu. Ketua BEM Uncen 2024-2025, Yanes Hisage mengatakan bahwa BEM telah menggelar rapat konsolidasi dan kajian ilmiah tentang dampak negatif transmigrasi yang akan dialami warga Papua, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Yanes mengatakan pihaknya memberikan pernyataan tegas dan menolak transmigrasi, pengiriman penduduk dari pulau Jawa ke Tanah Papua.Karena itu pihaknya menilai dampak negatif yang terjadi justru sangat banyak dan berpotensi akan terancam punah ras melanesia di Tanah Papua.
“Kami melihat bahwa dampak negatif dari transmigrasi ini akan berdampak buruk terhadap masyarakat Papua, terutama warga Papua asli akan disingkirkan dari Tanahnya sendiri,” tegasnya. Pihaknya dengan tegas menolak program transmigrasidi tanah Papua yang terdiri dari 6 Provinsi. Mengacu pada undang-undang Otsus yang mana pasal 6 ayat 3,disebutkantransmigrasi bisa dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah di Papua yaitu para Gubernur se-Tanah Papua.
Sementara itu, Tokoh Papua dan Ketua Umum DPP Garuda Merah Putih RI, Yonas A S. Nusi turut mengapresiasi langkah besar presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka terhadap program transmigrasi tersebut. Menurutnya dengan adanya program transmigrasi itu dapat membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Meski ia melihat menimbulkan pro kontra namun Yonas meminta masyarakat atau pejabat yang menolak harus mengakui bahwa transmigrasi punya nilai plus.
“Harus Perlu kita ketahui bersama, program transmigrasi yang sudah pernah ada dan terlihat di beberapa daerah di Papua. Kita harus akui jika transmigrasi ini juga sudah memberikan kontribusi yang baik kepada perubahan pembangunan di tanah Papua,” jelas Yonas A S. Nusi. Para warga transmigrasi tak hanya tinggal dan bercocok tanam namun hasil pertaniannya dijual dimana – manadan mengisi pasar dan kemudian dibeli oleh seluruh masyarakat termasuk mereka yang menolak juga memakanhasil pertanian yang dijual warga transmigrasi.
JAYAPURA – Program transmigrasi ke Tanah Papua yang diwacanakan pemerintah Indonesia di era kepemimpinan presiden Prabowo Subianto memunculkan pro kontra. Banyak yang tidak setuju namun ada juga yang mendukung.
Salah satu kampus yang dengan lantang menolak perogram tersebut adalah Universitas Cenderawasih (Uncen). Melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-nya), Uncen menolak dengan keras terkait dengan perogram itu. Ketua BEM Uncen 2024-2025, Yanes Hisage mengatakan bahwa BEM telah menggelar rapat konsolidasi dan kajian ilmiah tentang dampak negatif transmigrasi yang akan dialami warga Papua, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Yanes mengatakan pihaknya memberikan pernyataan tegas dan menolak transmigrasi, pengiriman penduduk dari pulau Jawa ke Tanah Papua.Karena itu pihaknya menilai dampak negatif yang terjadi justru sangat banyak dan berpotensi akan terancam punah ras melanesia di Tanah Papua.
“Kami melihat bahwa dampak negatif dari transmigrasi ini akan berdampak buruk terhadap masyarakat Papua, terutama warga Papua asli akan disingkirkan dari Tanahnya sendiri,” tegasnya. Pihaknya dengan tegas menolak program transmigrasidi tanah Papua yang terdiri dari 6 Provinsi. Mengacu pada undang-undang Otsus yang mana pasal 6 ayat 3,disebutkantransmigrasi bisa dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah di Papua yaitu para Gubernur se-Tanah Papua.
Sementara itu, Tokoh Papua dan Ketua Umum DPP Garuda Merah Putih RI, Yonas A S. Nusi turut mengapresiasi langkah besar presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka terhadap program transmigrasi tersebut. Menurutnya dengan adanya program transmigrasi itu dapat membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Meski ia melihat menimbulkan pro kontra namun Yonas meminta masyarakat atau pejabat yang menolak harus mengakui bahwa transmigrasi punya nilai plus.
“Harus Perlu kita ketahui bersama, program transmigrasi yang sudah pernah ada dan terlihat di beberapa daerah di Papua. Kita harus akui jika transmigrasi ini juga sudah memberikan kontribusi yang baik kepada perubahan pembangunan di tanah Papua,” jelas Yonas A S. Nusi. Para warga transmigrasi tak hanya tinggal dan bercocok tanam namun hasil pertaniannya dijual dimana – manadan mengisi pasar dan kemudian dibeli oleh seluruh masyarakat termasuk mereka yang menolak juga memakanhasil pertanian yang dijual warga transmigrasi.