SENTANI -Sekda Kabupaten Jayapura sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi menjelaskan, untuk kelanjutan pembangunan SMPN 1 Sentani yang dipindah ke daerah Toladan sampai saat ini belum bisa dilanjutkan. Hal ini dikarenakan masih ada permasalahan terkait kepemilikan hak Ulayat yang masih saling mengklaim dari beberapa marga dan suku.
“Dana untuk pembangunan SMPN 1 Sentani yang dipindahkan ke daerah toladan, sebenarnya anggarannya ada, tapi siapa mau kerja karena masyarakat masih saling mengklaim sehingga harus ada yang bisa memfasilitasi untuk dua kubu ini bisa saling ketemu dan bicara baik- baik, mereka bisa taruh ego di bawah masing-maisng untuk kepentingan masyarakat demi mencerdaskan anak anak di Kabupaten Jayapura dalam menikmati dunia pendidikan,”katanya, Senin (21/10/2024)kemarin.
Hana menjelaskan, sampai saat ini Pemkab Jayapura masih mencari siap yang bisa membantu memfasilitasi untuk mediasi dalam penyelesaian Maslaah tanah di lokasi yang dibangun SMPN 1 orang yang memfasilitasi untuk.
Menurutnya, untuk lokasi tanah pembangunan SMPN 1 Toladan memang ada yang mengklaim ada dari kubu luar suku Taime dan ada suku Taime yang punya sertifikat dan ada juga marga lainnya.
Oleh karena itu, Pemkab Jayapura tidak bisa melanjutkan pembangunan jika masih ada Masalah seperti ini, Pemkab Jayapura berharap ada yang bisa memfasilitasi supaya mereka yang mengklaim tanah itu bisa taruh kepentingan di bawah. “Mereka harus bisa utamakan kepentingan umum, jadi harus tinggalkan ego masing masing demi kepentingan bersama untuk generasi muda di Kabupaten Jayapura,”tandasnya.(dil)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
SENTANI -Sekda Kabupaten Jayapura sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi menjelaskan, untuk kelanjutan pembangunan SMPN 1 Sentani yang dipindah ke daerah Toladan sampai saat ini belum bisa dilanjutkan. Hal ini dikarenakan masih ada permasalahan terkait kepemilikan hak Ulayat yang masih saling mengklaim dari beberapa marga dan suku.
“Dana untuk pembangunan SMPN 1 Sentani yang dipindahkan ke daerah toladan, sebenarnya anggarannya ada, tapi siapa mau kerja karena masyarakat masih saling mengklaim sehingga harus ada yang bisa memfasilitasi untuk dua kubu ini bisa saling ketemu dan bicara baik- baik, mereka bisa taruh ego di bawah masing-maisng untuk kepentingan masyarakat demi mencerdaskan anak anak di Kabupaten Jayapura dalam menikmati dunia pendidikan,”katanya, Senin (21/10/2024)kemarin.
Hana menjelaskan, sampai saat ini Pemkab Jayapura masih mencari siap yang bisa membantu memfasilitasi untuk mediasi dalam penyelesaian Maslaah tanah di lokasi yang dibangun SMPN 1 orang yang memfasilitasi untuk.
Menurutnya, untuk lokasi tanah pembangunan SMPN 1 Toladan memang ada yang mengklaim ada dari kubu luar suku Taime dan ada suku Taime yang punya sertifikat dan ada juga marga lainnya.
Oleh karena itu, Pemkab Jayapura tidak bisa melanjutkan pembangunan jika masih ada Masalah seperti ini, Pemkab Jayapura berharap ada yang bisa memfasilitasi supaya mereka yang mengklaim tanah itu bisa taruh kepentingan di bawah. “Mereka harus bisa utamakan kepentingan umum, jadi harus tinggalkan ego masing masing demi kepentingan bersama untuk generasi muda di Kabupaten Jayapura,”tandasnya.(dil)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
