JAYAPURA– Pasangan calon (Paslon), masyarakat serta tokoh agama diminta tidak memanfaatkan fasilitas negara dan juga tempat ibadah untuk di jadikan tempat berkampanye selama pelaksanaan Pemilukada. Biarlah tempat yang harusnya steril dari politik dan digunakan hanya untuk kepentingan agama jangan lagi disusupi kepentingan politik tertentu.
Ini seperti yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt Klemens Taran, S.Ag., yang mengingatkan semua komponen masyarakat di Papua terutama Kota Jayapura dan sekitarnya untuk menghindari politisasi agama pada Pilkada serentak 2024. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan Pemilukada yang aman dan nyaman dengan berdoa namun jangan dibungkus pesan politik tertentu.
“Kalau kita berdoa untuk keamanan, maka kita juga harus berusaha mewujudkannya,” ujar Pdt Klemens, melalui siaran persnya, Senin (7/10). Menurutnya hal ini dilakukan dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama di Papua yang sudah terjalin dengan harmonis. Kakanwil menegaskan, penggunaan agama sebagai alat politik, termasuk politik identitas, sangat berbahaya karena dapat memicu konflik di masyarakat. Karenanya ia mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan dialog.
JAYAPURA– Pasangan calon (Paslon), masyarakat serta tokoh agama diminta tidak memanfaatkan fasilitas negara dan juga tempat ibadah untuk di jadikan tempat berkampanye selama pelaksanaan Pemilukada. Biarlah tempat yang harusnya steril dari politik dan digunakan hanya untuk kepentingan agama jangan lagi disusupi kepentingan politik tertentu.
Ini seperti yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt Klemens Taran, S.Ag., yang mengingatkan semua komponen masyarakat di Papua terutama Kota Jayapura dan sekitarnya untuk menghindari politisasi agama pada Pilkada serentak 2024. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan Pemilukada yang aman dan nyaman dengan berdoa namun jangan dibungkus pesan politik tertentu.
“Kalau kita berdoa untuk keamanan, maka kita juga harus berusaha mewujudkannya,” ujar Pdt Klemens, melalui siaran persnya, Senin (7/10). Menurutnya hal ini dilakukan dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama di Papua yang sudah terjalin dengan harmonis. Kakanwil menegaskan, penggunaan agama sebagai alat politik, termasuk politik identitas, sangat berbahaya karena dapat memicu konflik di masyarakat. Karenanya ia mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan dialog.
