Saturday, February 7, 2026
29.3 C
Jayapura

Merupakan Tamparan Keras, Daerah Pegunungan dan Pesisir Diyakini Lebih Parah

Ketua Komisi C DPRD Mimika Soal Masih Ada Anak SMA di Mimika, Belum Lancar Membaca

Pekan ini Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dihadapan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala OPD dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Mimika menyatakan ada anak SMA di Sentra Pendidikan, Mimika Papua Tengah yang belum dapat membaca dengan baik, apa pandangan Ketua Komisi C DPRD Mimika?

Laporan: Moh. Wahyu Welerubun- Timika

Ketua Komisi C DPRD Mimika, Aloisius Paerong menilai, hal yang disampaikan oleh Pj Bupati ini merupakan tamparan keras terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Mimika.  Pasalnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika punya sumber dana yang sangat besar untuk pengelolaan pendidikan di Kabupaten Mimika, namun justru tersendat-sendat.

Kata Aloisius, dosa ini justru baru terungkap saat Valentinus Sudarjanto Sumito menjabat sebagai Penjabat Bupati di Mimika.

Baca Juga :  Pembebasan Lahan SMAN Plus Satap Senayu Dianggarkan di 2022

“Seorang Pj bupati yang baru saja ditempatkan di Timika dan melihat langsung kondisi seperti begini, menurut saya ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Mimika,” kata Aloisius melalui kepada Cenderawasih Pos, Jumat (4/10) kemarin.

Dengan adanya kasus seperti ini, menurut Aloisius akan lebih miris kondisinya di wilayah-wilayah pinggiran Mimika seperti pegunungan dan pesisir, terutama di wilayah-wilayah rawan konflik.

Aloisius mengatakan hal tersebut adalah fakta tang ditemukan langsung oleh seorang Pj Bupati dimana dunia pendidikan di Mimika saat ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dengan nilai yang hampir setara dengan satu kabupaten mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga :  Telat Bangun dan Lambat ke Kantor Bagian dari Korupsi Waktu

Menurutnya, dunia pendidikan di Mimika cenderung mengejar pembangunan fisik dan tidak mengutamakan pembangunan sumber daya manusianya.  Kasus-kasus seperti ini dapat menggambarkan bahwa pengelolaan pendidikan di Mimika sangat kacau dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, terutama menuju generasi Mimika yang unggul di masa depan.

Satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah harus menempatkan sosok yang peduli terhadap pendidikan, inovatif dan mampu melahirkan terobosan baru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mimika.

Aloisius juga menyarankan agar Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika harus dibagi menjadi dua. Satu dinas pendidikan mengelola pendidikan dasar, sedangkan satu pendidikan lagi mengelola pendidikan jenjang menengah hingga atas.

Ketua Komisi C DPRD Mimika Soal Masih Ada Anak SMA di Mimika, Belum Lancar Membaca

Pekan ini Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dihadapan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala OPD dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Mimika menyatakan ada anak SMA di Sentra Pendidikan, Mimika Papua Tengah yang belum dapat membaca dengan baik, apa pandangan Ketua Komisi C DPRD Mimika?

Laporan: Moh. Wahyu Welerubun- Timika

Ketua Komisi C DPRD Mimika, Aloisius Paerong menilai, hal yang disampaikan oleh Pj Bupati ini merupakan tamparan keras terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Mimika.  Pasalnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika punya sumber dana yang sangat besar untuk pengelolaan pendidikan di Kabupaten Mimika, namun justru tersendat-sendat.

Kata Aloisius, dosa ini justru baru terungkap saat Valentinus Sudarjanto Sumito menjabat sebagai Penjabat Bupati di Mimika.

Baca Juga :  Dari Belanda, Ajak Generasi Muda Papua Untuk Berprestasi Dengan Hal Positif

“Seorang Pj bupati yang baru saja ditempatkan di Timika dan melihat langsung kondisi seperti begini, menurut saya ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Mimika,” kata Aloisius melalui kepada Cenderawasih Pos, Jumat (4/10) kemarin.

Dengan adanya kasus seperti ini, menurut Aloisius akan lebih miris kondisinya di wilayah-wilayah pinggiran Mimika seperti pegunungan dan pesisir, terutama di wilayah-wilayah rawan konflik.

Aloisius mengatakan hal tersebut adalah fakta tang ditemukan langsung oleh seorang Pj Bupati dimana dunia pendidikan di Mimika saat ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dengan nilai yang hampir setara dengan satu kabupaten mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga :  Jangan Panic Buying, Meski Stok Melimpah Meski Harga Tetap Mahal

Menurutnya, dunia pendidikan di Mimika cenderung mengejar pembangunan fisik dan tidak mengutamakan pembangunan sumber daya manusianya.  Kasus-kasus seperti ini dapat menggambarkan bahwa pengelolaan pendidikan di Mimika sangat kacau dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, terutama menuju generasi Mimika yang unggul di masa depan.

Satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah harus menempatkan sosok yang peduli terhadap pendidikan, inovatif dan mampu melahirkan terobosan baru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mimika.

Aloisius juga menyarankan agar Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika harus dibagi menjadi dua. Satu dinas pendidikan mengelola pendidikan dasar, sedangkan satu pendidikan lagi mengelola pendidikan jenjang menengah hingga atas.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya