JAYAPURA- Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., menyebutkan bahwa sejak kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., dan Klemen Tinal, SE., MM., pada 2013 hingga kini, keterbukaan informasi menjadi komitmen dan prioritas dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Papua.
Hal ini Sekda Dosinaen sampaikan usai menghadiri Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Kamis (17/10) lalu.
“Memiliki 28 kabupaten dan 1 kota, di mana terdapat 275 suku yang berkolerasi dengan kearifan lokal yang begitu kental, serta kondisi geografis tiap daerah yang sulit, terdapat banyak tantangan. Namun, dengan komitmen Gubernur dan Wakil gubernur Papua, keterbukaan informasi dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dinikmati masyarakat,” terang Hery Dosinaen, SIP., MKP., kepada wartawan, Jumat (18/10) lalu.
Menurut Sekda Dosinaen, di Papua, kearifan lokal dan budaya politik tidak terpisahkan. Namun, sudah menjadi komitmen kepala daerah yang terbreakdown kepada dirinya selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk bagaimana membina pemerintah tingkat kabupaten dan kota, sehingga semua PPID bisa berjalan dengan baik.
Sementara yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, hingga kini, Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya agar bagaimana masyarakat dapat memahami dan menikmati keterbukaan informasi.(gr//gin)
