Friday, September 20, 2024
28.7 C
Jayapura

Pemkab Diingatkan Segera Tuntaskan NPHD

WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan akan mengeluarkan surat kepada kabupaten yang belum menyelesaikan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU, Bawaslu dan TNI/ Polri guna melancarkan tahapan pilkada yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 November mendatang.

PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pertama pihaknya telah disurati oleh kementrian dalam negeri untuk mengingatkan para bupati di 8 kabupaten supaya menyelesaikan NPHD.

Pemprv Papua Pegunungan juga sudah menindaklanjuti dengan bersurat ke kabupaten.  “Jadi sudah 2 kali kami menyurati ke Kabupaten terkait dengan NPHD untuk pelaksanaan Pilkada bersama dengan penyelenggara dan aparat keamanan dimana komitmen pemerintah daerah dalam NPHD, ,” ungkapnya Sabtu (27/7) di Wamena.

Dikatakan dari dua surat yang telah dikeluarkan Pemprov Papua Pegunungan itu, pihaknya memberikan apresiasi lantaran sudah ada beberapa bupati yang telah merealisasikan NPHD 100 persen kepada penyelenggara dan aparat keamanan.

Baca Juga :  Longsoran Tutup Lapter Panggema Yahukimo, Tak ada Penerbangan Yang Masuk

Baik dari alokasi dan tingkat penyaluran namun ada juga yang belum terealisasi 100 persen.

“Yang belum teresalisasi secara 100 persen ini berbeda -beda, mungkin KPU lebih dulu namun Bawaslu belum direalisasi atau sebaliknya dan juga untuk pihak keamanan dalam hal ini TNI/ Polri,” kata Velix.

Iapun berharap dengan adanya rakoor yang dilakukan pada Jumat pekan kemarin bisa lebih mengingatkan lagi sehingga telah disepakati pasca rapat itu pemerintah Provinsi Papua pegunungan akan mengeluarkan surat yang ke tiga lagi kepada para bupati yang belum menyelesaikan NPHD nya agar bisa diselesaikan.

”Dengan adanya surat ketiga dari Kami, ini untuk mengingatkan apa yang telah disepakati dengan KPU, bawaslu, dan TNI/ Polri mengingat pelaksanaan pilkada harus diselesaikan saat ini tahapannya sudah mulai berjalan,”bebernya.

Baca Juga :  Kurangi Ketergantungan Barang Kios, Ajak Warga Berkebun

Ia juga mengajak kepada seluruh pemerintah di 8 Kabupaten dan masyarakat dimana pilkada ini merupakan agenda besar yang harus dijaga, namun tidak hanya dari eksekutif saja tapi juga simpul social yang lain, tokoh masyarakat , adat, pemuda dan gereja.

“Ini merupakan agenda besar kita untuk sama -sama dijaga untuk honai besar kita Papua Pegunungan. Oleh karena itu publik harus tahu untuk sama -sama menjaga sehingga tidak lagi ada stigma Papua Pegunungan tidak aman maupun  konflik,” kata Felix.

Iapun meminta Pilkada ini adalah pesta gagasan, dan juga diharapkan bakal calon gubernur, bupati terus memberikan literasi kepada pendukungnya, masyarakat, karena pihaknya menginginkan agar rumah besar ini bisa aman, nyaman dan damai. (jo/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan akan mengeluarkan surat kepada kabupaten yang belum menyelesaikan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU, Bawaslu dan TNI/ Polri guna melancarkan tahapan pilkada yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 November mendatang.

PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pertama pihaknya telah disurati oleh kementrian dalam negeri untuk mengingatkan para bupati di 8 kabupaten supaya menyelesaikan NPHD.

Pemprv Papua Pegunungan juga sudah menindaklanjuti dengan bersurat ke kabupaten.  “Jadi sudah 2 kali kami menyurati ke Kabupaten terkait dengan NPHD untuk pelaksanaan Pilkada bersama dengan penyelenggara dan aparat keamanan dimana komitmen pemerintah daerah dalam NPHD, ,” ungkapnya Sabtu (27/7) di Wamena.

Dikatakan dari dua surat yang telah dikeluarkan Pemprov Papua Pegunungan itu, pihaknya memberikan apresiasi lantaran sudah ada beberapa bupati yang telah merealisasikan NPHD 100 persen kepada penyelenggara dan aparat keamanan.

Baca Juga :  DPRD Jayawijaya Tunggu Materi APBD Perubahan

Baik dari alokasi dan tingkat penyaluran namun ada juga yang belum terealisasi 100 persen.

“Yang belum teresalisasi secara 100 persen ini berbeda -beda, mungkin KPU lebih dulu namun Bawaslu belum direalisasi atau sebaliknya dan juga untuk pihak keamanan dalam hal ini TNI/ Polri,” kata Velix.

Iapun berharap dengan adanya rakoor yang dilakukan pada Jumat pekan kemarin bisa lebih mengingatkan lagi sehingga telah disepakati pasca rapat itu pemerintah Provinsi Papua pegunungan akan mengeluarkan surat yang ke tiga lagi kepada para bupati yang belum menyelesaikan NPHD nya agar bisa diselesaikan.

”Dengan adanya surat ketiga dari Kami, ini untuk mengingatkan apa yang telah disepakati dengan KPU, bawaslu, dan TNI/ Polri mengingat pelaksanaan pilkada harus diselesaikan saat ini tahapannya sudah mulai berjalan,”bebernya.

Baca Juga :  Kurangi Ketergantungan Barang Kios, Ajak Warga Berkebun

Ia juga mengajak kepada seluruh pemerintah di 8 Kabupaten dan masyarakat dimana pilkada ini merupakan agenda besar yang harus dijaga, namun tidak hanya dari eksekutif saja tapi juga simpul social yang lain, tokoh masyarakat , adat, pemuda dan gereja.

“Ini merupakan agenda besar kita untuk sama -sama dijaga untuk honai besar kita Papua Pegunungan. Oleh karena itu publik harus tahu untuk sama -sama menjaga sehingga tidak lagi ada stigma Papua Pegunungan tidak aman maupun  konflik,” kata Felix.

Iapun meminta Pilkada ini adalah pesta gagasan, dan juga diharapkan bakal calon gubernur, bupati terus memberikan literasi kepada pendukungnya, masyarakat, karena pihaknya menginginkan agar rumah besar ini bisa aman, nyaman dan damai. (jo/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya