Friday, November 22, 2024
25.7 C
Jayapura

KPK Tak Pakai Kompromi, KPK Geruduk DPRP

“Ini penting sebab kami melihat APBD Papua semakin berat dimana biasa Rp 15 triliun sekarang tidak sampai Rp 3 triliun sehingga jangan sampai asetnya disia-siakan,” Dian Patria, Kasatgas Korsub  Wilayah V KPK

JAYAPURA – Suasana kantor di Gedung DPR Papua pada Rabu (15/5) siang kemarin nampak sedikit ramai. Para pegawai dan staf juga terlihat agak tegang. Ini tak lepas dari kunjungan 8 orang anggota KPK yang dipimpin Kasatgas Korsub  Wilayah V KPK, Dian Patria.

Dian dan tim langsung menggelar rapat bersama beberapa pimpinan komisi serta Ketua Pansus Aset yang juga dihadiri pihak kesekretariatan DPRP. Tujuan mereka adalah menertibkan aset yang cukup lama tidak diapa-apakan.

“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama  dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua  dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.

Baca Juga :  Hindari Kelelahan, KPU Batasi Jam Kerja KPPS

Hanya  kata Dian meski  telah didampingi sejak tahun lalu namun  aset kendaraan yang ditertibkan ternyata tidak “bergerak”. Hanya ditertibkan dan diparkir begitu saja. Dian menyebut ada 90 unit di DPR yang masih tertahan  dan kemungkinan karena persoalan komunikasi.

“Jadi saya melihat Sekretariat DPR  masih kebingungan apakah dilelang atau seperti apa. Untuk DPR yang masih pakai kami minta dikembalikan, plus kunci dan surat –  surat dan masih ada 24 lagi,” tegas Dian sata itu.

Dalam rapat ia bahkan sempat menghubungi Sekwan untuk memastikan bahwa hari itu juga semua unit yang terparkir sudah harus dihandle KPK.

“Saya sudah hubungi bu Sekwan langsung tadi karena kebetulan beliau sedang di luar dan semua sudah oke,” paparnya.

Baca Juga :  Ketemu Joni Roto, Kursi Pimpinan DPRP Sempat Berganti

Jumlah kendaraan yang harus ditertibkan kata Dian  belum termasuk yang digunakan di berbagai dinas di Pemprov Papua.

“Ini penting sebab kami melihat APBD Papua semakin berat dimana biasa Rp 15 triliun sekarang tidak sampai Rp 3 triliun sehingga jangan sampai asetnya disia-siakan. Soal asetnya mau diapakan nanti dipetakan oleh provinsi. Mau dilelang atau apa silakan saja,” tambahnya.

Pria yang pernah menyambangi redaksi Cenderawasih Pos ini menyatakan bahwa kondisi mobil 90 unit ini masih terbilang baik  namun yang penting menurutnya adalah barangnya sudah kembali.

“Yang belum kembali di DPRP ada 1edi provinsi lebih banyak dan hari Jumat nanti saya minta itu dipaparkan. 24 unit ini dikuasai oleh mantan anggota DPRP,”    singgungnya.

“Ini penting sebab kami melihat APBD Papua semakin berat dimana biasa Rp 15 triliun sekarang tidak sampai Rp 3 triliun sehingga jangan sampai asetnya disia-siakan,” Dian Patria, Kasatgas Korsub  Wilayah V KPK

JAYAPURA – Suasana kantor di Gedung DPR Papua pada Rabu (15/5) siang kemarin nampak sedikit ramai. Para pegawai dan staf juga terlihat agak tegang. Ini tak lepas dari kunjungan 8 orang anggota KPK yang dipimpin Kasatgas Korsub  Wilayah V KPK, Dian Patria.

Dian dan tim langsung menggelar rapat bersama beberapa pimpinan komisi serta Ketua Pansus Aset yang juga dihadiri pihak kesekretariatan DPRP. Tujuan mereka adalah menertibkan aset yang cukup lama tidak diapa-apakan.

“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama  dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua  dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.

Baca Juga :  Ketemu Joni Roto, Kursi Pimpinan DPRP Sempat Berganti

Hanya  kata Dian meski  telah didampingi sejak tahun lalu namun  aset kendaraan yang ditertibkan ternyata tidak “bergerak”. Hanya ditertibkan dan diparkir begitu saja. Dian menyebut ada 90 unit di DPR yang masih tertahan  dan kemungkinan karena persoalan komunikasi.

“Jadi saya melihat Sekretariat DPR  masih kebingungan apakah dilelang atau seperti apa. Untuk DPR yang masih pakai kami minta dikembalikan, plus kunci dan surat –  surat dan masih ada 24 lagi,” tegas Dian sata itu.

Dalam rapat ia bahkan sempat menghubungi Sekwan untuk memastikan bahwa hari itu juga semua unit yang terparkir sudah harus dihandle KPK.

“Saya sudah hubungi bu Sekwan langsung tadi karena kebetulan beliau sedang di luar dan semua sudah oke,” paparnya.

Baca Juga :  Hindari Kelelahan, KPU Batasi Jam Kerja KPPS

Jumlah kendaraan yang harus ditertibkan kata Dian  belum termasuk yang digunakan di berbagai dinas di Pemprov Papua.

“Ini penting sebab kami melihat APBD Papua semakin berat dimana biasa Rp 15 triliun sekarang tidak sampai Rp 3 triliun sehingga jangan sampai asetnya disia-siakan. Soal asetnya mau diapakan nanti dipetakan oleh provinsi. Mau dilelang atau apa silakan saja,” tambahnya.

Pria yang pernah menyambangi redaksi Cenderawasih Pos ini menyatakan bahwa kondisi mobil 90 unit ini masih terbilang baik  namun yang penting menurutnya adalah barangnya sudah kembali.

“Yang belum kembali di DPRP ada 1edi provinsi lebih banyak dan hari Jumat nanti saya minta itu dipaparkan. 24 unit ini dikuasai oleh mantan anggota DPRP,”    singgungnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya