Saturday, April 5, 2025
26.7 C
Jayapura

BP3OKP Fasilitasi Diskusi Finalisasi Musrenbang Nasional 

MERAUKE  Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen memfasilitasi diskusi finalisasi Musrenbang nasional sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas) untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas)   Tahun 2024 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025.   

Kepala BP3OKP Papua Selatan Yoseph Hanawo Yolmen,  mengatakan Musrembangnas ini menjadi forum yang penting untuk meningkatkan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi antara Kementrian PPN/BAPPENAS, Kementrian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 5 agenda pembangunan dan pencapaian 45 Indikator Indonesia Emas.

Baca Juga :  PPS Diingatkan Jaga Integritas dan Tidak Tergoda Sebuah Iming-Iming

‘’Program-program yang sudah di simplifikasi dalam 23 point untuk program kerja tahun 2025  Provinsi Papua Selatan, 23 point itu sebagian besar sudah di akomodir melalui biaya dari APBN, termasuk jalan-jalan, jembatan, dan perumahan Masyarakat,’’ katanya,  Minggu (05/-5/2024).   

Dikatakan, tugas utama kepala BP3OKP adalah sinkronisasi, harmonisasi, perencanaan, evaluasi, dan koordinasi antar kementrian lembaga. Jika ada kendala-kendala yang dialami pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka tugas BP3OKP akan berperan penting untuk mencari solusi menghubungkan pemerintah daerah dan pusat dalam hal ini  kementrian lembaga. Maka  percepatan pembangunan otonomi khusus Papua akan terasa bagi masyarakat.

Yoseph Yanawo Yolmen  mengusulkan kepada pemerintah Pusat agar segera membuka jalur perdagangan, dan perekonomian zona pasifik, yaitu Indonesia pusat di Provinsi Papua Selatan-Papua New Guinea-Australia dan Kepulauan Pasifik.

Baca Juga :  Distrik Ngguti Masih Menjadi Kantong Penderita Kusta

‘’Tujuannya agar masyarakat Papua Selatan dapat menjual langsung hasil bumi dan komoditi ke negara tetangga, karena permintaan neras dari Papua New Guinea dari Merauke sangat tinggi  dan mereka membutuhkan beras dari Merauke antara  40-60 ton,  termasuk jasa konstruksi. Ini   peluang Bisnis yang sangat besar untuk masyarakat Papua Selatan,’’ katanya. (ulo)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

MERAUKE  Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen memfasilitasi diskusi finalisasi Musrenbang nasional sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas) untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas)   Tahun 2024 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025.   

Kepala BP3OKP Papua Selatan Yoseph Hanawo Yolmen,  mengatakan Musrembangnas ini menjadi forum yang penting untuk meningkatkan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi antara Kementrian PPN/BAPPENAS, Kementrian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 5 agenda pembangunan dan pencapaian 45 Indikator Indonesia Emas.

Baca Juga :  Distrik Ngguti Masih Menjadi Kantong Penderita Kusta

‘’Program-program yang sudah di simplifikasi dalam 23 point untuk program kerja tahun 2025  Provinsi Papua Selatan, 23 point itu sebagian besar sudah di akomodir melalui biaya dari APBN, termasuk jalan-jalan, jembatan, dan perumahan Masyarakat,’’ katanya,  Minggu (05/-5/2024).   

Dikatakan, tugas utama kepala BP3OKP adalah sinkronisasi, harmonisasi, perencanaan, evaluasi, dan koordinasi antar kementrian lembaga. Jika ada kendala-kendala yang dialami pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka tugas BP3OKP akan berperan penting untuk mencari solusi menghubungkan pemerintah daerah dan pusat dalam hal ini  kementrian lembaga. Maka  percepatan pembangunan otonomi khusus Papua akan terasa bagi masyarakat.

Yoseph Yanawo Yolmen  mengusulkan kepada pemerintah Pusat agar segera membuka jalur perdagangan, dan perekonomian zona pasifik, yaitu Indonesia pusat di Provinsi Papua Selatan-Papua New Guinea-Australia dan Kepulauan Pasifik.

Baca Juga :  Hindari Pelanggaran Saat Bertugas

‘’Tujuannya agar masyarakat Papua Selatan dapat menjual langsung hasil bumi dan komoditi ke negara tetangga, karena permintaan neras dari Papua New Guinea dari Merauke sangat tinggi  dan mereka membutuhkan beras dari Merauke antara  40-60 ton,  termasuk jasa konstruksi. Ini   peluang Bisnis yang sangat besar untuk masyarakat Papua Selatan,’’ katanya. (ulo)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya